Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah membuat kebijakan yang pro terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.
Pasalnya, menurut Mendagri, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung keberadaan dan keberlangsungannya.
"Lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan UMKM, mulai dari membuat regulasi yang pro kepada UMKM, perizinan mudah," kata Tito, Rabu (20/7).
Tito melihat Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang dapat dikelola dan diproduksi sebagai produk dalam negeri. Karena itu, dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, ia berharap pangsa pasar dapat dikuasai produsen dalam negeri.
"Perkenalkan mereka dengan permodalan, banking, finance sector, supaya mereka bisa mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, sekaligus kemudahan dalam proses dan persyaratan," ujarnya.
Baca juga: Direktur IMF Apriesiasi Kementerian BUMN Berdayakan UMKM
Dalam rangka mendukung pembelian barang dan jasa dalam negeri, pihaknya juga mendorong UMKM untuk menjualnya melalui market place, misalnya lewat e-katalog yang telah dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, eks Kapolri juga mendorong kepala daerah agar mengembangkan kreativitas para pemilik UMKM dengan memberikan pendidikan pelatihan.
Di samping itu, Tito juga menilai kepala daerah perlu membangun infrastruktur agar akses pemasaran produk UMKM semakin mudah.
"Kami Kemendagri pasti mendukung penuh dalam bentuk apa pun juga, termasuk regulasi," pungkasnya.(OL-5)
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved