Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah membuat kebijakan yang pro terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.
Pasalnya, menurut Mendagri, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung keberadaan dan keberlangsungannya.
"Lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan UMKM, mulai dari membuat regulasi yang pro kepada UMKM, perizinan mudah," kata Tito, Rabu (20/7).
Tito melihat Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang dapat dikelola dan diproduksi sebagai produk dalam negeri. Karena itu, dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, ia berharap pangsa pasar dapat dikuasai produsen dalam negeri.
"Perkenalkan mereka dengan permodalan, banking, finance sector, supaya mereka bisa mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, sekaligus kemudahan dalam proses dan persyaratan," ujarnya.
Baca juga: Direktur IMF Apriesiasi Kementerian BUMN Berdayakan UMKM
Dalam rangka mendukung pembelian barang dan jasa dalam negeri, pihaknya juga mendorong UMKM untuk menjualnya melalui market place, misalnya lewat e-katalog yang telah dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, eks Kapolri juga mendorong kepala daerah agar mengembangkan kreativitas para pemilik UMKM dengan memberikan pendidikan pelatihan.
Di samping itu, Tito juga menilai kepala daerah perlu membangun infrastruktur agar akses pemasaran produk UMKM semakin mudah.
"Kami Kemendagri pasti mendukung penuh dalam bentuk apa pun juga, termasuk regulasi," pungkasnya.(OL-5)
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak kepala daerah untuk memperkuat dukungan terhadap penyuluh agama Islam
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved