Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatra

PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terus berjalan sesuai rencana. Ia menjelaskan, fokus utama saat ini mencakup pembangunan hunian sementara dan tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, BNPB juga terus memastikan distribusi bantuan logistik, dukungan operasional di lapangan, penyaluran dana tunggu hunian, hingga pendampingan teknis bagi pemerintah daerah berjalan optimal. Sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga disebut menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan.

Baca juga : BSKDN Kemendagri Kembangkan Instrumen Ukur Kinerja Penurunan Pengangguran

"Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan membangun sebanyak 36.000 hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," kata Suharyanto, dikutip Kamis (26/3).

"Dalam prosesnya masyarakat terdampak bencana akan diberikan berbagai pilihan, apabila masyarakat ingin mendapatkan rumah yang lebih baik dan terpusat maka silahkan masyarakat bisa mendaftar ke pemerintah kabupaten/kota dan nanti pemerintah kabupaten/kota akan menyalurkannya, sementara jika masyarakat ingin tetap berada di kampungnya dan memiliki tanah milik sendiri yang aman dari bencana maka akan dibangun oleh BNPB dan apabila ingin membangun rumahnya sendiri juga boleh, kami akan terus mendampingi dan memberikan petunjuk teknis agar masyarakat juga aman," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Ia menyebut, dokumen tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan kembali pascabencana.

Baca juga : Dukcapil Rilis Data Kependudukan Bersih 2025: Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 288 Juta Jiwa

"Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan serta mengatasi berbagai kendala di lapangan," ujar Tito.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap upaya percepatan penanganan pascabencana di Sumatera. Pemerintah, kata dia, memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Pemerintah juga menegaskan akan terus hadir mendampingi masyarakat terdampak hingga proses pemulihan selesai," ucap Qodari.

Upaya pembangunan kembali diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap potensi bencana di masa depan. (Fik/I-1)