Berita Terbaru Kementerian Dalam Negeri Hari Ini

Kemendagri Matangkan Studi Kelayakan Pengembangan Layanan Darurat 112

Kemendagri menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan konsep dan kerangka studi kelayakan pengembangan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112

Prabowo Bakal Buka Rakornas, Selaraskan Daerah dengan Pusat

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri Konsolidasikan Pemerintah Daerah Lewat Rakornas 2026

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.

Banjir Jabodetabek, Istana Soroti Perubahan Tata Ruang dan Penyusutan Situ

Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.

Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Pemanfaatan Stadion

Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.

Kemendagri Minta Daerah Kendalikan Harga Jelang Ramadan

Menjelang Ramadan 2026, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah tidak menunggu waktu mepet untuk mengendalikan inflasi.

Selama 2025, Kemendagri Terima 737 Pengaduan soal Kinerja Kepala Daerah

Inspektorat Jenderal Kemendagri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah, persoalan etika, ketaatan kepada regulasi. 

Sosek Malindo: RI-Malaysia Tingkatkan Konektivitas dan Ekonomi Wilayah Perbatasan

Indonesia dan Malaysia meneguhkan komitmen mempercepat pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan melalui Persidangan Ke-40 Sosek Malindo di Langkawi.

Kemendagri Sebut Penindakan Ketua Ormas di Riau Sudah Sesuai Hukum

Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

BI Buka Suara Terkait Polemik Dana Pemda Mengendap di Perbankan

BI turut merespons polemik data jumlah dana APBD yang mengendap di perbankan. Seperti diberitakan, ada selisih dana sebesar Rp18 triliun dari data yang disampaikan Menteri Keuangan.

Indonesia Marak Politik Uang, Kemendagri: Wajar karena Banyak Orang Miskin

Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin menyoroti tingginya politik uang pada Pemilu di Indonesia.

Pemerintah Akselerasi Reformasi Industri Musik Nasional

Hari ketiga Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 menghadirkan dialog strategis lintas sektor yang menyoroti pentingnya membangun ekosistem hiburan berkelanjutan di Indonesia.

Penambahan Wamen, Pengamat: Makin tidak Jelas Arah Indonesia

ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan Pusat dan Daerah harus Mampu Selesaikan Masalah Publik

BKSDN Kemendagri menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Draf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyelenggaraan Strategi Kebijakan.

Dorong Ekonomi Daerah Melalui Kolaborasi dan Sinergi Program Pemerintah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Ditjen Bina Keuangan Daerah Evaluasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Pusat Sebut Program Jaga Warga di DIY Bisa Jadi Model Nasional

Kemendagri menyebut DIY berhasil menjaga keseimbangan sosial melalui pendekatan kultural.

Dukcapil Kemendagri Buka Layanan KTP-E

Dukcapil Kemendagri membuka layanan perekaman ulang dan cetak KTP-e di Otonomi Expo 2025 hingga 30 Agustus.

Mendagri Usul Bentuk Ditjen Khusus Awasi BUMD

Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah. 

Seragam Ormas Serupai TNI/Polri, Siap-Siap Diganjar Sanksi

Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri. 

Man-Made Disasters

Arsitektur Bisnis Indonesia

Demokrasi Dialogis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia