Pemerintah Akselerasi Reformasi Industri Musik Nasional

Hari ketiga Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 menghadirkan dialog strategis lintas sektor yang menyoroti pentingnya membangun ekosistem hiburan berkelanjutan di Indonesia. Dengan mengusung tema Membangun Ekosistem Hiburan Berkelanjutan, diskusi panel keempat ini menghadirkan sejumlah tokoh kunci, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakabaintelkam Polri Nanang Rudi Supriatna, Sekjen Dewan Nasional Ekonomi Khusus Rizal Edwin Manansang, President Director PT Java Jazz Production Dewi Gontha, Direktur Festival Pestapora Kiki Aulia Ucup, serta Direktur Standarisasi dan Pelayanan Pembangunan Daerah (SUPD) III Kemendagri TB Chaerul Dwi Sapta.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem hiburan nasional, mulai dari aspek regulasi, investasi, hingga keamanan venue musik. “Pemerintah daerah harus berpikir keras untuk menggenjot economic growth. Tidak semua daerah punya tambang atau sawit. Karena itu, industri kreatif punya prospek strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Bima juga mengurai tiga tantangan utama dalam pengelolaan industri hiburan, yaitu sistem perizinan yang belum baku dan terintegrasi, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta prosedur administrasi yang masih manual. Ia mendorong pembentukan regulasi penyederhanaan pelayanan perizinan dan penentuan kota percontohan (pilot project) agar penyelenggaraan kegiatan hiburan dapat lebih efisien dan berdampak ekonomi.

Baca juga : Musik Disebut Jadi Penopang Ekosistem Industri Kreatif Nasional

Dari sisi keamanan dan dukungan penegakan hukum, Wakabaintelkam Polri Nanang Rudi Supriatna menegaskan kesiapan Polri untuk mendukung dan mengamankan seluruh kegiatan ekonomi kreatif, termasuk konser dan festival musik. “Polri seratus persen siap mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Kami siap mengamankan kegiatan musik, seminar, hingga festival, karena semua itu berkontribusi besar bagi perekonomian,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen Dewan Nasional Ekonomi Khusus, Rizal Edwin Manansang, menekankan bahwa musik adalah pilar penting dalam ekonomi kreatif yang mampu menjadi new engine of growth bagi perekonomian nasional. “Kegiatan musik menimbulkan multiplier effect besar bagi sektor pariwisata, UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja,” ujarnya. Ia juga mengusulkan kebijakan strategis seperti integrasi pertunjukan musik dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi digital, digitalisasi perizinan event, serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku musik melalui KUR dan lembaga keuangan.

Dalam sesi yang dipandu oleh Chief Marketing Officer Mad Haus Group, Dimasz Joey, para pelaku industri juga membagikan pandangan lapangan. Dewi Gontha dari Java Jazz Production menjelaskan bahwa penyelenggaraan satu festival besar dapat melibatkan ribuan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Hal senada disampaikan Kiki Aulia Ucup dari Pestapora yang menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam mendukung infrastruktur dan investasi di sektor hiburan. Sementara TB Chaerul Dwi Sapta dari Kemendagri menegaskan bahwa KMI 2025 menjadi momentum untuk memetakan indikator tata kelola dan sumber daya manusia di sektor hiburan.

Baca juga : Audy Kembali ke Panggung Musik, Rilis Akhir Kisah Kita

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo turut menambahkan bahwa optimalisasi aset negara dapat menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekosistem musik nasional. “Kita punya aset yang bisa diolah menjadi cultural center. Yang paling penting adalah kita harus maju bersama dan guyub,” tegasnya.

Diskusi ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi ekosistem musik yang inklusif dan berkelanjutan; optimalisasi pengelolaan infrastruktur; serta komitmen bersama mewujudkan “Satu Nada Dasar” sebagai langkah nyata pemajuan kebudayaan.

Melalui Konferensi Musik Indonesia 2025, pemerintah bersama para pemangku kepentingan industri musik menegaskan tekad untuk memperkuat tata kelola, infrastruktur, serta pemberdayaan talenta kreatif. Dari regulasi hingga keamanan venue, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci terwujudnya ekosistem hiburan nasional yang adaptif, tangguh, dan berdaya saing global. (E-3)