Rakornas KKMD 2026 Dorong Daerah Percepat Rehabilitasi Mangrove

Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) 2026. Forum ini bertujuan memperkuat peran kelembagaan daerah dalam mendukung rehabilitasi mangrove yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal PDASRH, Dyah Murtiningsih, menegaskan bahwa KKMD memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan mangrove di tingkat daerah.

“KKMD tidak boleh hanya menjadi forum diskusi, tetapi harus menjadi motor kolaborasi dan penggerak aksi nyata di lapangan,” ujar Dyah di Jakarta, Selasa (10/2).

Baca juga : Kemenhut Luncurkan Mandara untuk Integrasi Data Mangrove Nasional

Menurut Dyah, keberhasilan rehabilitasi mangrove sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan di daerah. Struktur organisasi yang solid akan membantu memastikan program berjalan konsisten, pendampingan lebih efektif, serta kegiatan berkelanjutan hingga tingkat tapak. Ia juga menekankan pentingnya peran KKMD dalam menyelaraskan program rehabilitasi agar tidak tumpang tindih dan tetap sejalan dengan kebijakan nasional.

“KKMD harus mampu memastikan seluruh program berjalan terkoordinasi serta didukung oleh sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis data,” katanya.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat kelembagaan.

Baca juga : Kemenhut Dorong Keberlanjutan Hutan lewat Penguatan Kepemimpinan ASN Muda

“Kelembagaan yang kuat harus didukung oleh SDM yang profesional dan berintegritas,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, menyebut penguatan KKMD akan berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan.

“KKMD yang solid akan memastikan setiap tahapan rehabilitasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, berjalan sesuai standar teknis,” tutur Nikolas.

Ia juga menilai koordinasi yang baik antar-KKMD akan mempermudah sinkronisasi berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN, non-APBN, maupun kerja sama dengan mitra pembangunan.

“Sinergi pendanaan akan membuat program rehabilitasi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” imbuhnya.

Nikolas menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi mangrove. Oleh karena itu, KKMD diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program.

Melalui Rakornas KKMD 2026, para pemangku kepentingan didorong untuk meningkatkan koordinasi, menyelaraskan rencana aksi daerah dengan kebijakan nasional, serta memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan. Forum ini juga menjadi wadah berbagi praktik baik antarprovinsi dalam pengelolaan mangrove berbasis masyarakat. Kementerian Kehutanan optimistis penguatan kelembagaan daerah melalui KKMD akan membuat pengelolaan mangrove nasional semakin efektif, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. (E-3)