Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menunggu sikap resmi dari pemerintah untuk membahas usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.
Bob Hasan mengatakan saat ini belum ada pembahasan apakah usulan kepala daerah dipilih DPRD akan menjadi prioritas untuk dibahas. "Intinya itu masuk ke prioritas apa tidak, itu aja dulu. Kalau kita di Baleg menunggu pembahasan dulu," kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).
Bob Hasan mengatakan pihaknya masih menunggu inisiatif dari pemerintah untuk mengusulkan pembahasan kepala daerah dipilih DPRD. Tak hanya pemerintah, pihaknya juga terbuka jika ada inisiatif dari DPR.
"Bisa saja dari inisiatif DPR, kan nanyanya ke Baleg. Kalau Baleg kita terima dari DPR, dari pemerintah kita terima di baleg. Semuanya begitu," katanya.
Lebih lanjut, Bob Hasan mengakui banyak pandangan yang berkembang soal pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Salah satunya terkait dipangkasnya hak masyarakat dalam memilih pemimpin di daerah.
Bob Hasan menegaskan untuk memutuskan apakah kepala daerah dipilih DPRD perlu pembahasan lebih lanjut melibatkan masyarakat sipil.
"Silakan saja kalau ada pandangan. Baleg itu melihatnya nanti kalaupun ada pembahasan terhadap pembahasan UU Politik tersebut diperlukan pembahasan meaningful. Partisipasi publik kita juga akan dengar forum group discussion (FGD) atau keterangan dari publik," katanya. (J-2)
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Sentimen yang dikaji hanya yang positif dan negatif, tanpa memasukkan sentimen netral. Hasilnya Dari 1.898 percakapan yang dianalisis, 76,3% menunjukkan penolakan.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion).
Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer.
Puadi berharap prinsip penyelenggaraan Pilkada kedepan lebih efektif dan efisien.
Kedua kepala negara juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama. Selain itu, mereka menyempatkan untuk saling bertukar kabar.
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280% dinilai bukan jawaban untuk mengikis fenomena korupsi pada lembaga peradilan.
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran hakim sangatlah penting karena sebagai benteng terakhir keadilan.
SHI menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan gaji hakim bukanlah hadiah tapi sebagai pengakuan konstitusional atas hak yang selama ini tertunda.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus menjadi killing ground bagi bandar dan jaringan narkoba.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved