Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menunggu sikap resmi dari pemerintah untuk membahas usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.
Bob Hasan mengatakan saat ini belum ada pembahasan apakah usulan kepala daerah dipilih DPRD akan menjadi prioritas untuk dibahas. "Intinya itu masuk ke prioritas apa tidak, itu aja dulu. Kalau kita di Baleg menunggu pembahasan dulu," kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).
Bob Hasan mengatakan pihaknya masih menunggu inisiatif dari pemerintah untuk mengusulkan pembahasan kepala daerah dipilih DPRD. Tak hanya pemerintah, pihaknya juga terbuka jika ada inisiatif dari DPR.
"Bisa saja dari inisiatif DPR, kan nanyanya ke Baleg. Kalau Baleg kita terima dari DPR, dari pemerintah kita terima di baleg. Semuanya begitu," katanya.
Lebih lanjut, Bob Hasan mengakui banyak pandangan yang berkembang soal pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Salah satunya terkait dipangkasnya hak masyarakat dalam memilih pemimpin di daerah.
Bob Hasan menegaskan untuk memutuskan apakah kepala daerah dipilih DPRD perlu pembahasan lebih lanjut melibatkan masyarakat sipil.
"Silakan saja kalau ada pandangan. Baleg itu melihatnya nanti kalaupun ada pembahasan terhadap pembahasan UU Politik tersebut diperlukan pembahasan meaningful. Partisipasi publik kita juga akan dengar forum group discussion (FGD) atau keterangan dari publik," katanya. (J-2)
WACANA pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan memicu perdebatan publik.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tengah mengkaji gagasan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Sentimen yang dikaji hanya yang positif dan negatif, tanpa memasukkan sentimen netral. Hasilnya Dari 1.898 percakapan yang dianalisis, 76,3% menunjukkan penolakan.
Bagi para taruna, momen itu bukan sekadar pertemuan biasa. Ada rasa hormat sekaligus kebanggaan bisa berhadapan langsung dengan kepala negara.
Kedatangan Prabowo di Tokyo disambut hangat diaspora Indonesia. Momen haru, salaman hingga tanda tangan jadi pengalaman tak terlupakan.
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga memberikan apresiasi terhadap aksi blusukan Presiden Prabowo Subianto di permukiman warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia Ray Dalio di Istana Merdeka, Jumat (27/3).
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, kehadiran Seskab Teddy di berbagai kegiatan lapangan pejabat atau menteri Kabinet Merah Putih merupakan hal yang wajar.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan pernyataannya terkait pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved