Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menunggu sikap resmi dari pemerintah untuk membahas usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.
Bob Hasan mengatakan saat ini belum ada pembahasan apakah usulan kepala daerah dipilih DPRD akan menjadi prioritas untuk dibahas. "Intinya itu masuk ke prioritas apa tidak, itu aja dulu. Kalau kita di Baleg menunggu pembahasan dulu," kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).
Bob Hasan mengatakan pihaknya masih menunggu inisiatif dari pemerintah untuk mengusulkan pembahasan kepala daerah dipilih DPRD. Tak hanya pemerintah, pihaknya juga terbuka jika ada inisiatif dari DPR.
"Bisa saja dari inisiatif DPR, kan nanyanya ke Baleg. Kalau Baleg kita terima dari DPR, dari pemerintah kita terima di baleg. Semuanya begitu," katanya.
Lebih lanjut, Bob Hasan mengakui banyak pandangan yang berkembang soal pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Salah satunya terkait dipangkasnya hak masyarakat dalam memilih pemimpin di daerah.
Bob Hasan menegaskan untuk memutuskan apakah kepala daerah dipilih DPRD perlu pembahasan lebih lanjut melibatkan masyarakat sipil.
"Silakan saja kalau ada pandangan. Baleg itu melihatnya nanti kalaupun ada pembahasan terhadap pembahasan UU Politik tersebut diperlukan pembahasan meaningful. Partisipasi publik kita juga akan dengar forum group discussion (FGD) atau keterangan dari publik," katanya. (J-2)
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Sentimen yang dikaji hanya yang positif dan negatif, tanpa memasukkan sentimen netral. Hasilnya Dari 1.898 percakapan yang dianalisis, 76,3% menunjukkan penolakan.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion).
Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer.
Puadi berharap prinsip penyelenggaraan Pilkada kedepan lebih efektif dan efisien.
Antara lain mengenai pemukiman haji hingga peluang Indonesia menggunakan Bandara Taif untuk kedatangan dan kepulangan jemaah.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut Kerajaan Arab Saudi mengirimkan sinyal positif terhadap urusan ibadah haji yang diajukan pemerintah Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto telah bertemu dengan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Arab Saudi. Rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dapat lampu hijau.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan bahwa pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) siswa di lingkungan sekolah akan dimulai pada Agustus 2025.
Mulai 1 Agustus 2025, Cek Kesehatan Gratis direncakan dilaksanakan di seluruh sekolah di bawah Kemendikdasmen dan di bawah Kemenag.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjalankan ibadah umrah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved