Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menunggu sikap resmi dari pemerintah untuk membahas usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.
Bob Hasan mengatakan saat ini belum ada pembahasan apakah usulan kepala daerah dipilih DPRD akan menjadi prioritas untuk dibahas. "Intinya itu masuk ke prioritas apa tidak, itu aja dulu. Kalau kita di Baleg menunggu pembahasan dulu," kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).
Bob Hasan mengatakan pihaknya masih menunggu inisiatif dari pemerintah untuk mengusulkan pembahasan kepala daerah dipilih DPRD. Tak hanya pemerintah, pihaknya juga terbuka jika ada inisiatif dari DPR.
"Bisa saja dari inisiatif DPR, kan nanyanya ke Baleg. Kalau Baleg kita terima dari DPR, dari pemerintah kita terima di baleg. Semuanya begitu," katanya.
Lebih lanjut, Bob Hasan mengakui banyak pandangan yang berkembang soal pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Salah satunya terkait dipangkasnya hak masyarakat dalam memilih pemimpin di daerah.
Bob Hasan menegaskan untuk memutuskan apakah kepala daerah dipilih DPRD perlu pembahasan lebih lanjut melibatkan masyarakat sipil.
"Silakan saja kalau ada pandangan. Baleg itu melihatnya nanti kalaupun ada pembahasan terhadap pembahasan UU Politik tersebut diperlukan pembahasan meaningful. Partisipasi publik kita juga akan dengar forum group discussion (FGD) atau keterangan dari publik," katanya. (J-2)
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Sentimen yang dikaji hanya yang positif dan negatif, tanpa memasukkan sentimen netral. Hasilnya Dari 1.898 percakapan yang dianalisis, 76,3% menunjukkan penolakan.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion).
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
KETUA DPR RI Puan Maharani merespon Presiden Prabowo Subianto yang memutus tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya mengenakan baju adat saat Sidang Tahunan MPR.
Ia pun menekankan politik luar negeri yang dipegang Indonesia adalah politik seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.
Seluruh aspek yang dipaparkan dalam pidato presiden memiliki bobot yang sangat mendasar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved