Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin memberikan tawaran terkait problematika yang melingkupi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia mengatakan, pilkada langsung yang dipilih oleh masyarakat seperti praktik saat ini tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat.
Hal tersebut dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin. Pada Pilkada Jakarta 2024, contohnya, partisipasi pemilih hanya di angka 58%. Di samping itu, gugatan sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga terbilang tinggi.
Dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Jumat (13/12), Presiden Prabowo sempat melempar wacana agar kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena selama ini berbiaya mahal. Menanggapi itu, Sultan menilai perlu adanya penyempurnaan dalam sistem politik, khususnya sistem pemilu dan partai politik.
Untuk memperbaikinya, Sultan menawarkan agar sistem pilkada langsung hanya diberlakukan untuk memilih bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota. Sementara, pemilihan gubernur dilakukan lewat DPRD.
"Terutama pilkada gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati", ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (13/12).
Ia menjelaskan, tujuan pemilihan gubernur lewat DPRD adalah agar gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.
Menurut Sultan, pihaknya akan mengevaluasi dan melakukan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. Selama masa reses, DPD akan menyerap aspirasi masyarakat soal proses pilkada selama ini.
"Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia", tandasnya. (Tri/M-3)
APOTEK Desa yang menjadi bagian dari model bisnis Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Di bidang pertanian pangan, masyarakat Sumatra Utara mengenal istilah 'marsialapari'.
Nasir menyampaikan perlu menghadirkan ahli yang independen dan berintegritas dalam diskusi bersama Pemerintah Aceh.
KETUA DPD Sultan B Najamudin mengatakan lembaganya berkomitmen mendukung penuh program katahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
La Nyalla sampai saat ini belum pernah dipanggil KPK dalam kasus ini. Menurut Tessa, pemanggilan saksi merupakan kebutuhan penyidik yang tidak bisa diganggu gugat.
Fithrat enggan memerinci nama-nama senator yang diadukannya kepada KPK. Namun, dia memastikan mereka semua menerima suap.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, wacana tersebut tak diikuti dengan upaya penyempurnaan sistem politik yang ada.
Apapun peraturannya, menurut Ganjar, jika tidak dijalankan dengan komitmen, maka akan kontraproduktif dengan tujuan utamanya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved