Ketua DPD Tawarkan Pilkada Langsung untuk Bupati/Wali Kota, Gubernur Dipilih DPRD

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin memberikan tawaran terkait problematika yang melingkupi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia mengatakan, pilkada langsung yang dipilih oleh masyarakat seperti praktik saat ini tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat.

Hal tersebut dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin. Pada Pilkada Jakarta 2024, contohnya, partisipasi pemilih hanya di angka 58%. Di samping itu, gugatan sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga terbilang tinggi.

Dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Jumat (13/12), Presiden Prabowo sempat melempar wacana agar kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena selama ini berbiaya mahal. Menanggapi itu, Sultan menilai perlu adanya penyempurnaan dalam sistem politik, khususnya sistem pemilu dan partai politik.

Baca juga : Golkar Minta MK Bersikap Bijaksana Tangani Sengketa Pilkada

Untuk memperbaikinya, Sultan menawarkan agar sistem pilkada langsung hanya diberlakukan untuk memilih bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota. Sementara, pemilihan gubernur dilakukan lewat DPRD.

"Terutama pilkada gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati", ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (13/12).

Ia menjelaskan, tujuan pemilihan gubernur lewat DPRD adalah agar gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.

Menurut Sultan, pihaknya akan mengevaluasi dan melakukan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. Selama masa reses, DPD akan menyerap aspirasi masyarakat soal proses pilkada selama ini.

"Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia", tandasnya. (Tri/M-3)