Ganjar Minta Hati-Hati Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menilai wacana Kepala Daerah ditunjuk langsung oleh DPRD harus dikaji dengan hati-hati. 

"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam. Dulu dilakukannya pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan. Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu, " ujar Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, melalui keterangan tertulis, hari ini.

Ganjar menegaskan internal PDI Perjuangan belum mengkaji wacana yang dilempar Presiden Prabowo, saat menghadiri HUT Partai Golkar Ke-60, di SICC Sentul Bogor, Jawa Barat. Ia juga meminta para kader untuk tidak reaktif menanggapi wacana tersebut. 

Baca juga : Program Transmigrasi Bakal Bergulir untuk Dukung Food Estate

"Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan, " kata Ganjar. 

Disisi lain, PDI Perjuangan lebih menyoroti aspek etik dan moralitas dari para pejabat negara. Apapun peraturannya, menurut Ganjar, jika tidak dijalankan dengan komitmen, maka akan kontraproduktif dengan tujuan utamanya. 

"Mau sistem apapun tang akan dipakai, kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk, " imbuhnya. 

Sebelumnya dalam HUT Partai Golkar ke-60, Presiden Prabowo melempar wacana agar Pilkada ditiadakan, dan ditunjuk langsung oleh DPRD. Refleksi utama Prabowo, anggaran untuk Pilkada sangat mahal. 

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis 12 Desember 2024. (P-2)