Anak Muda NU Sebut Rencana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto tak Adil

AKTIVIS muda dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Lily Faidatin menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Presiden Kedua Soeharto
tak adil bagi para korban selama masa Orde Baru. Sebab, Soeharto dinilai memimpin dengan otoriter.

“Sebagai santri kita harus paham bahwa beliau bukan hanya berjasa tetapi juga berdosa. Marilah kita dukung setiap pihak secara personal maupun komunal yang juga melakukan penolakan pemberian gelar terhadap Soeharto,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa dalam tradisi NU pentingnya menekankan nilai-nilai tasawuf, toleransi, dan amar ma’ruf nahi munkar dalam menilai sosok dan peristiwa. Menurut dia, Soeharto memang berjasa terhadap pembangunan ekonomi tetapi juga banyak yang terkena imbas dari kebijakan Soeharto di era Orde Baru.

“Kita juga harus secara adil bahwa lebih banyak orang yang dilukai, lebih banyak orang yang terkena imbas dari kebijakan Soeharto itu. Sampai hari ini, lukanya belum sembuh bagi jutaan orang yang terkena imbasnya,” ucap Lily.

Ia menyebut usulan itu tidak adil. “Ketika Soeharto kemudian dijadikan sebagai pahlawan nasional rasanya sangat tidak adil bagi korban dan orang-orang yang pernah bersinggungan dan terdampak dari adanya Orde Baru itu,” ujar Lily.

Ia mencontohkan aksi Kamisan yang digelar setiap Kamis di depan Istana Negara menjadi bukti bahwa luka dari keluarga korban orang hilang dan korban Tragedi Mei 1998 belum sembuh.

"Kita mungkin tahu bahwa Aksi Kamisan menjadi salah satu bukti bahwa era Orde Baru belum selesai, bahkan sampai hari ini," tukas dia. (H-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indriyani Astuti