Berita Terbaru Orde Baru Hari Ini

AJI: Teror dan Intimidasi Terhadap Suara Kritis Mirip Era Orde Baru

Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi

Imparsial: Perpres Prajurit Kawal Jaksa Legalisasi Dwifungsi TNI Ala Orde Baru

Kegagalan untuk memisahkan penegakan hukum (urusan dalam negeri) dan urusan pertahanan adalah langkah nyata membangkitkan dwifungsi TNI itu sendiri

Peringatan 27 Tahun Reformasi, Sejumlah Aktivis Kumpul Bicarakan Progres Demokrasi Politik dan Ekonomi

Hariman Siregar menyampaikan bahwa pertemuan mereka hari ini memiliki kesamaan tanggal dengan jatuhnya Soeharto dari Presiden ke-2. 

27 Tahun Reformasi, Cita-Cita Demokrasi Alami Kemunduran

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti, pemerintah saat ini justru menempatkan terduga pelanggar HAM berat pada posisi strategis di lingkaran elite dan politik nasional.

Program Unggulan Orde Baru untuk Ekonomi Nasional

Program Unggulan Orde Baru untuk Ekonomi Nasional. Jelajahi program Orde Baru, stabilisasi ekonomi, Repelita, dan dampaknya bagi pembangunan nasional Indonesia.

DPR dan Pemerintah Diminta Fokus ke Isu Ekonomi Dibandingkan Revisi UU TNI

SARIKAT Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi) menyayangkan ngototnya DPR dan pemerintah dalam upaya melakukan revisi UU TNI.

Fairmont Dijaga Ketat saat Rapat Revisi UU TNI, Pengamat: Gaya Orde Baru Bangkit Lagi

PAKAR hukum tata negara menilai gaya orde baru yang militeristik bangkit kembali akibat rapat diam-diam tentang revisi UU TNI di hotel Fairmont.

DPR Sebut Revisi UU TNI Jamin Supremasi Sipil dan tidak Kembalikan Dwifungsi ABRI

Pembahasan mengenai revisi UU TNI menekankan untuk menjamin supremasi sipil dalam kerangka negara demokrasi.

Menteri Pigai: Ketakutan Publik akan Kembalinya Sistem Otoriter dan Militerisme Hanya Imajinasi Belaka

MENTERI HAM Natalius Pigai menilai kekhawatiran publik akan kembalinya sistem dwi fungsi ABRI dan otoritarianisme dalam pemerintahan Prabowo Subianto, hanyalah imajinasi belaka.

Perluasan Operasi Militer Bisa Bangkitkan Dwifungsi TNI

Menurutnya, perluasan kewenangan TNI dari alat negara di bidang pertahanan yang berpotensi meluas menjadi alat negara di bidang keamanan negara merupakan isu yang paling krusial.

Tenang Tentukan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah

Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion).

Ganjar Minta Hati-Hati Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Apapun peraturannya, menurut Ganjar, jika tidak dijalankan dengan komitmen, maka akan kontraproduktif dengan tujuan utamanya. 

Program Transmigrasi Bakal Bergulir untuk Dukung Food Estate

Pemisahan Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal didasari pada keinginan menghidupkan program transmigrasi untuk mendukung Food Estate

Bagaimana NU Bisa Mengurai Sejarah Kelam Tragedi 1965?

Bagaimana sesungguhnya warga NU, khususnya kaum mudanya, dapat berperan dalam mengurai benang kusut sejarah 1965? 

Hari Tani Nasional, Kelahiran UUPA dan Perubahan di Masa Orba

Hari Tani Nasional memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pertanian Tanah Air, seperti kelahiran UUPA dan perubahan bidang pertanian di masa orde baru.

RUU TNI Disebut Berpotensi Hidupkan Dwifungsi Abri, KSAD: Jangan Berpikir Masa Lalu Terus

RUU TNI dinilai berpotensi akan menghidupkan kembali dwifungsi abri di zaman ini. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menampik anggapan tersebut

Revisi UU TNI Dikritik, DPR Diminta Libatkan Masyarakat

Pelibatan masyarakat sangat penting, apalagi dalam revisi UU TNI. Sebab, ada kekhawatiran munculnya dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru.

Calon Kepala Daerah Butuh Kematangan Jiwa Raga

KETUA DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan dalam demokrasi semua orang berhak untuk dipilih dan memilih. Namun sebagai bangsa besar rekam jejak calon pemimpin daerah

Komentar Panglima TNI tentang Multifungsi TNI Disayangkan

KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.

NasDem Tegaskan Tolak Pasal yang Ancam Kebebasan Pers di Revisi UU Penyiaran

Dinilai ada usaha beberapa pihak yang menginginkan pers dikontrol seperti zaman orde baru. Kondisi itu mestinya tidak perlu terulang lagi.

Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

Suara Mosi tak Percaya kepada Menteri Kesehatan

Seni Mendengarkan di Era Digital

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting