Berita Terbaru Orde Baru Hari Ini

Soal Bupati Aceh Selatan, Prabowo Dinilai Tunjukkan Gaya Sentalistis

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Dalam Negeri mencopot Bupati Aceh Selatan memicu kritik.

Amnesty: Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Langgar Keadilan Sejarah

Pembantaian massal 1965-1966, penembakan misterius (Petrus), tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, hingga penghilangan paksa aktivis 1997-1998.

Jejak Sejarah Kemajuan Bangsa

INDONESIA ibarat bahtera besar yang dinakhodai para pemimpin andal pada tiga era berbeda.

Anak Muda NU Sebut Rencana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto tak Adil

AKTIVIS muda dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Lily Faidatin menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Presiden Kedua Soeharto tak adil bagi para korban selama masa Orde Baru

Koalisi Sipil Minta Pemberian Gelar Pahlawan Jangan Hapus Sejarah Kelam Orba

Bahkan, kata dia, negara telah mengakui adanya masalah itu melalui TAP MPR yang menyinggung praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di era Orde Baru

Koalisi Sipil Sebut tak Semua Mantan Presiden Layak Jadi Pahlawan dan Tolak Pemutihan Sejarah

Rencana pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk pemutihan sejarah kelam yang terjadi di masa Orde Baru.

Bivitri Susanti Peringatkan Bahaya Kembalinya Orde Baru dan Ancaman Demokrasi

Bivitri menambahkan berbagai lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lahir dari semangat reformasi.

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Sweeping Buku Dinilai Langkah Mundur Demokrasi

Publik dikejutkan dengan langkah Polda Jawa Barat yang memamerkan sejumlah buku sebagai barang bukti dalam kasus kericuhan aksi demonstrasi di Bandung.

Demokrasi Indonesia Mengarah ke Otoritarianisme

GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme

AJI: Teror dan Intimidasi Terhadap Suara Kritis Mirip Era Orde Baru

Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi

Imparsial: Perpres Prajurit Kawal Jaksa Legalisasi Dwifungsi TNI Ala Orde Baru

Kegagalan untuk memisahkan penegakan hukum (urusan dalam negeri) dan urusan pertahanan adalah langkah nyata membangkitkan dwifungsi TNI itu sendiri

Peringatan 27 Tahun Reformasi, Sejumlah Aktivis Kumpul Bicarakan Progres Demokrasi Politik dan Ekonomi

Hariman Siregar menyampaikan bahwa pertemuan mereka hari ini memiliki kesamaan tanggal dengan jatuhnya Soeharto dari Presiden ke-2. 

27 Tahun Reformasi, Cita-Cita Demokrasi Alami Kemunduran

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti, pemerintah saat ini justru menempatkan terduga pelanggar HAM berat pada posisi strategis di lingkaran elite dan politik nasional.

Program Unggulan Orde Baru untuk Ekonomi Nasional

Program Unggulan Orde Baru untuk Ekonomi Nasional. Jelajahi program Orde Baru, stabilisasi ekonomi, Repelita, dan dampaknya bagi pembangunan nasional Indonesia.

DPR dan Pemerintah Diminta Fokus ke Isu Ekonomi Dibandingkan Revisi UU TNI

SARIKAT Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi) menyayangkan ngototnya DPR dan pemerintah dalam upaya melakukan revisi UU TNI.

Fairmont Dijaga Ketat saat Rapat Revisi UU TNI, Pengamat: Gaya Orde Baru Bangkit Lagi

PAKAR hukum tata negara menilai gaya orde baru yang militeristik bangkit kembali akibat rapat diam-diam tentang revisi UU TNI di hotel Fairmont.

DPR Sebut Revisi UU TNI Jamin Supremasi Sipil dan tidak Kembalikan Dwifungsi ABRI

Pembahasan mengenai revisi UU TNI menekankan untuk menjamin supremasi sipil dalam kerangka negara demokrasi.

Menteri Pigai: Ketakutan Publik akan Kembalinya Sistem Otoriter dan Militerisme Hanya Imajinasi Belaka

MENTERI HAM Natalius Pigai menilai kekhawatiran publik akan kembalinya sistem dwi fungsi ABRI dan otoritarianisme dalam pemerintahan Prabowo Subianto, hanyalah imajinasi belaka.

Perluasan Operasi Militer Bisa Bangkitkan Dwifungsi TNI

Menurutnya, perluasan kewenangan TNI dari alat negara di bidang pertahanan yang berpotensi meluas menjadi alat negara di bidang keamanan negara merupakan isu yang paling krusial.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia