Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PAKAR hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menilai gaya orde baru yang militeristik bangkit kembali. Hal tersebut mengacu pada dijaganya Hotel Fairmont oleh prajurit TNI dan teror terhadap aktivis KontraS setelah mengkritik pembahasan revisi UU TNI.
Herdiansyah atau yang akrab disapa Castro itu mengungkapkan pembungkaman kritik dan pengerahan militer pertanda atau sinyal yang buruk bagi demokrasi Indonesia.
"Jangankan proses pembungkaman kritik, pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup itu sudah menandakan bahwa prosesnya memang tidak demokratis. Ada yang hendak disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Kejahatan mengembalikan dwifungsi TNI," kata Castro, kepada Media Indonesia, Minggu (16/3).
Castro mengingatkan soal Orde Baru yang mengawasi, mengontrol, dan berujung menimbulkan trauma masa lampau. Ia mengaku saat ini melihat sinyal demokrasi sedang terancam dengan hidupnya kembali Orde Baru dengan gaya militeristik.
"Lebih bahaya lagi kalau militer berkuasa karena militer dan demokrasi punya dua sistem yang berbeda. Satu sistem komando, satu demokratis. Dan tidak bisa disatukan dalam satu wadah. Mau tidak mau militer dikembalikan ke barak," katanya. (H-3)
Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi
Kegagalan untuk memisahkan penegakan hukum (urusan dalam negeri) dan urusan pertahanan adalah langkah nyata membangkitkan dwifungsi TNI itu sendiri
Hariman Siregar menyampaikan bahwa pertemuan mereka hari ini memiliki kesamaan tanggal dengan jatuhnya Soeharto dari Presiden ke-2.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti, pemerintah saat ini justru menempatkan terduga pelanggar HAM berat pada posisi strategis di lingkaran elite dan politik nasional.
Program Unggulan Orde Baru untuk Ekonomi Nasional. Jelajahi program Orde Baru, stabilisasi ekonomi, Repelita, dan dampaknya bagi pembangunan nasional Indonesia.
SARIKAT Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi) menyayangkan ngototnya DPR dan pemerintah dalam upaya melakukan revisi UU TNI.
(TNI) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/6), untuk mencari informasi terkait dugaan penunggangan isu Revisi UU TNI oleh advokat Marcella Santoso dalam
Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.
Dikatakan oleh pemohon bahwa proses pembahasan revisi UU TNI tidak transparan dan luput dari penjelasan detail terkait penyelesaian konflik komunal.
UU TNI yang baru disahkan harus diperkuat kolaborasi pertahanan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved