27 Tahun Reformasi, Cita-Cita Demokrasi Alami Kemunduran

CITA-cita demokrasi yang dicanangkan 27 tahun lalu sejak jatuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto makin jauh dari panggang. Koalisi masyarakat sipil menilai, kondisi demokrasi justru mengalami kemunduran yang mengkhawatirkan, terutama lewat disahkannya revisi Undang-Undang TNI. 

Di samping itu, pekerjaan rumah negara atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat juga belum selesai sampai saat ini. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti, pemerintah saat ini justru menempatkan terduga pelanggar HAM berat pada posisi strategis di lingkaran elite dan politik nasional.

"Lebih dari seperempat abad sejak runtuhnya rezim otoritarian Soeharto, kondisi demokrasi di Indonesia justru menunjukkan kemunduran yang mengkhawatirkan," kata Ardi lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (21/5).

Baca juga : Menteri Pigai: Ketakutan Publik akan Kembalinya Sistem Otoriter dan Militerisme Hanya Imajinasi Belaka

Jadi Alat Manipulasi?

Selain Imparsial, organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi adalah Centra Initiative, PBHI, Walhi, HRWG, Setara Insititute, De Jure, dan Raksha Initiatives. Bagi Koalisi, kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini ditunjukkan lewat pelemahan institusi demokratis dan menguatnya peran militer dalam ranah sipil.

Namun, di samping itu, demokrasi di Indonesia juga mundur lewat upaya negara dalam mengelabui dan memanipulasi ingatan kolektif bangsa. Ardi mengatakan, alih-alih melanjutkan proses hukum terhadap belasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah malah berupaya memilih jalan berbalik arah.

"Upaya memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, sosok yang bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM dan represivitas negara, adalah bentuk paling nyata dari pengingkaran terhadap sejarah kelam bangsa ini," sambungnya. 

(Tri/P-3)