Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menanggapi tuduhan yang menyebut dirinya ingin membangkitkan kembali praktik kepemimpinan militerisme. Ia menegaskan tudingan tersebut merupakan bagian dari kritik yang sah dalam demokrasi, namun mengingatkan agar tidak berubah menjadi fitnah yang memecah belah bangsa.
"Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak, ‘Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme’. Wah, baru saya koreksi, apa benar? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, iya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter," ucapnya saat menyampaikan pidato pada perayaan Natal Nasional di Jakarta, Senin (5/1).
Prabowo menyakini, masa depan Indonesia tetap menjanjikan meski ada kelompok yang terus bersikap sinis. Ia memastikan pemerintahannya akan menjawab keraguan publik melalui kerja nyata, bukan sekadar retorika.
"Kita memiliki masa depan yang bagus walaupun ada kelompok nyinyir. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja," tuturnya.
Prabowo turut mengajak seluruh elemen bangsa untuk melampaui perbedaan dan kesalahan masa lalu demi membangun persatuan nasional. Ia menekankan, Indonesia membutuhkan kerja sama dan kekompakan seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, persaingan adalah hal wajar dalam demokrasi, tetapi harus diakhiri dengan persatuan demi kepentingan bersama.
"Sekarang kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun bekerja sama, bersaing baik, tapi begitu pertandingan selesai bersatu, bersatu," kata Prabowo.
Dia juga merespons pandangan yang menyebut persatuan sebagai sikap yang tidak demokratis. Ia menegaskan demokrasi tetap membuka ruang kritik dan koreksi, namun menolak keras praktik fitnah.
"Ada yang mengatakan kalau bersatu itu tidak demokratis. Lho, demokrasi silakan, koreksi silakan, kritik bagus. Tapi fitnah itu tidak bagus," tandas Prabowo Subianto. (E-3)
Fadli Zon membela Presiden Prabowo Subianto dari kritik yang menuding adanya kebangkitan militerisme di masa pemerintahannya.
DIREKTUR Amensty International Indonesia Usman Hamid menilai hadirnya anggota TNI di sidang Nadiem Makarim jelas menormalisasi praktik militerisme di pemerintahan sipil
Rekonsilidasi militerisme terjadi ketika kelompok politik sipil dan elite militer secara bersama-sama mendorong dominasi peran militer dalam kehidupan sipil.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti, pemerintah saat ini justru menempatkan terduga pelanggar HAM berat pada posisi strategis di lingkaran elite dan politik nasional.
Pengesahan RUU TNI menjadi Undang-Undang disebut sebagai wajah militerisme pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa tak otoriter dalam memimpin pemerintahan. Hal itu ia simpulkan dari upaya yang dia lakukan untuk menjaga persatuan di dalam negeri.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar diskusi kebangsaan.
Kepolisian diminta segera membebaskan ketiga orang yang ditahan tanpa syarat sekaligus menghentikan proses hukum atas mereka.
Publik dikejutkan dengan langkah Polda Jawa Barat yang memamerkan sejumlah buku sebagai barang bukti dalam kasus kericuhan aksi demonstrasi di Bandung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved