Fadli Zon soal Prabowo: Kepemimpinan Kuat Beda dengan Diktator

Fadli Zon membela Presiden Prabowo Subianto dari kritik yang menuding adanya kebangkitan militerisme di masa pemerintahannya. Menurut Fadli, kepemimpinan kuat yang ditunjukkan Prabowo tidak bisa disamakan dengan praktik militerisme, apalagi diktator.

“Strong leadership bukan berarti militerisme apalagi dictatorship (kediktatoran),” ujar Fadli Zon melalui unggahan di akun X-nya, Selasa (6/1).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan RI itu menuturkan bahwa ia telah mengenal Prabowo lebih dari tiga dekade. Selama itu pula, ia melihat Prabowo memilih jalur demokratis untuk meraih kepemimpinan.

Baca juga : Dituding Bangkitkan Militerisme, Prabowo: Itu Kelompok Nyinyir

“Saya jadi salah seorang saksi perjalanan itu sejak saya kenal beliau lebih dari 30 tahun,” kata Fadli.

Menurut Fadli, gaya strong leadership yang dijalankan Prabowo kerap memotong birokrasi yang dianggap lambat. Namun, langkah tersebut bukan berarti otoriter, melainkan bagian dari upaya mempercepat kesejahteraan rakyat.

“Yang dipikirkannya hanya kesejahteraan dan kebaikan bagi rakyat, dan harus cepat terealisasi. Kadang harus memotong jalan panjang birokrasi. Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak,” ujarnya.

Baca juga : Pengamat Nilai Fadli Zon Main Solo di Penulisan Buku Sejarah

Prabowo dengar kritik soal militerisme

Presiden Prabowo sendiri mengaku mengetahui adanya kritik bahwa dirinya hendak menghidupkan kembali militerisme. Ia menanggapi kritik tersebut sebagai bentuk pengingat.

“Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak ‘Prabowo mau hidupkan lagi militerisme’,” kata Prabowo dalam puncak peringatan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1).

Menanggapi kritik tersebut, Prabowo menyebut dirinya kemudian melakukan introspeksi dan berkonsultasi dengan para pakar hukum untuk mengevaluasi batas kepemimpinannya.

“Saya koreksi lagi, apa benar? Saya panggil ahli hukum untuk mengkaji mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintahannya terbuka terhadap kritik konstruktif. Menurutnya, kritik justru menjadi sarana pengawasan agar kebijakan negara tetap berjalan sesuai koridor. (E-3)