Pengamat: Pengesahan RUU TNI Wajah Militerisme Pemerintahan Prabowo

PENGESAHAN Revisi Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-Undang disebut sebagai wajah militerisme pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah yang didukung semua fraksi di DPR RI.

"Maka menunjukkan bahwa ambisi rezim Prabowo untuk mengembalikan otoritarianisme seperti pengalaman rezim Soeharto yang bertahan karena di-back up oleh ABRI," kata Ketua Program Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie kepada Media Indonesia, Kamis (20/3).

Menurut Gugun, menguatnya ambisi untuk memperluas pos-pos jabatan militer dalam posisi strategis pemerintahan sipil tak lain untuk menjadikan tentara sebagai pelindung kekuasaan Presiden dari kritik dan kebebasan berbicara yang disuarakan masyarakat sipil.

Baca juga : RUU TNI Disahkan, Selamat Datang Militerisme

Ia menyebut, perluasan jabatan militer dalam ruang masyarakat sipil sebagai kemunduran supremasi konstitusi dan demokrasi. Baginya, rezim Prabowo telah memberikan sinyal penguatan kembali dwifungsi TNI.

"Salah satu amanat reformasi adalah reformasi TNI, dengan mengembalikan tentara ke dalam fungsi militersime yang profesional, mempersempit ruang-ruang di luar domain militer," jelasnya.

Gugun mengingatkan, saat era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, ABRI ikut berpolitik dan berbisnis. Praktik tersebut, sambungnya, telah merusak prinsip checks and balances atau pengawasan dalam bernegara.

"Presiden Prabowo berpotensi menjadi presiden yang terpilih pascakonsolidasi demokrasi, tetapi mengkhianati amanat reformasi dan mendorong kemunduran demokrasi dengan masuknya tentara ke dalam ruang birokrasi, politik, dan bisnis," tutup Gugun. (Tri/I-1)