Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGESAHAN Revisi Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-Undang disebut sebagai wajah militerisme pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah yang didukung semua fraksi di DPR RI.
"Maka menunjukkan bahwa ambisi rezim Prabowo untuk mengembalikan otoritarianisme seperti pengalaman rezim Soeharto yang bertahan karena di-back up oleh ABRI," kata Ketua Program Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie kepada Media Indonesia, Kamis (20/3).
Menurut Gugun, menguatnya ambisi untuk memperluas pos-pos jabatan militer dalam posisi strategis pemerintahan sipil tak lain untuk menjadikan tentara sebagai pelindung kekuasaan Presiden dari kritik dan kebebasan berbicara yang disuarakan masyarakat sipil.
Ia menyebut, perluasan jabatan militer dalam ruang masyarakat sipil sebagai kemunduran supremasi konstitusi dan demokrasi. Baginya, rezim Prabowo telah memberikan sinyal penguatan kembali dwifungsi TNI.
"Salah satu amanat reformasi adalah reformasi TNI, dengan mengembalikan tentara ke dalam fungsi militersime yang profesional, mempersempit ruang-ruang di luar domain militer," jelasnya.
Gugun mengingatkan, saat era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, ABRI ikut berpolitik dan berbisnis. Praktik tersebut, sambungnya, telah merusak prinsip checks and balances atau pengawasan dalam bernegara.
"Presiden Prabowo berpotensi menjadi presiden yang terpilih pascakonsolidasi demokrasi, tetapi mengkhianati amanat reformasi dan mendorong kemunduran demokrasi dengan masuknya tentara ke dalam ruang birokrasi, politik, dan bisnis," tutup Gugun. (Tri/I-1)
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Berikut daftar lengkap peraih Adhi Makayasa tahun 2025
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti, pemerintah saat ini justru menempatkan terduga pelanggar HAM berat pada posisi strategis di lingkaran elite dan politik nasional.
PENGESAHAN Revisi Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI (RUU TNI) menjadi UU TNI menuai kecaman dari masyarakat sipil karena berpotensi mengembalikan militerisme.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) TNI memberi ruang kembalinya dwi fungsi TNI dan militerisme.
MENTERI HAM Natalius Pigai menilai kekhawatiran publik akan kembalinya sistem dwi fungsi ABRI dan otoritarianisme dalam pemerintahan Prabowo Subianto, hanyalah imajinasi belaka.
Jika revisi undang-undang (RUU) TNI disahkan, peran militer dalam tata kelola negara dan urusan sipil akan semakin besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved