Prabowo Diminta Tunjukan Keberpihakan pada Buruh dalam Pidato Nota Keuangan

ASOSIASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mendesak agar Presiden Prabowo Subianto berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI, Jumat, 15 Agustus 2025. Ia berharap itu tidak hanya berisi rangkaian angka ekonomi makro, tetapi juga harus memuat kebijakan pro-pekerja.

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat menekankan agenda tersebut sangat penting. Sebab, jutaan buruh saat ini masih berjuang untuk mendapatkan upah layak.

“Presiden harus tegangan keberpihakan pada buruh dalam nota keuangan nanti. Kesejahteraan buruh bukan sekadar isu moral, tapi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Mirah dalam keterangan resmi, Rabu (13/8). 

Baca juga : Asam Garam Nasib Buruh, Dari Perhatian Presiden hingga Tekanan Manajemen

Pihaknya menuntut tujuh poin agar menjadi prioritas presiden dalam perumusan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan dalam pidato Nota Keuangan 2025 mendatang. Poin pertama, pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi terkendali agar gaji tidak tergerus inflasi.

Kedua, penetapan upah minimum harus berbasis kebutuhan hidup layak (KHL), bukan semata angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Poin berikutnya, penciptaan lapangan kerja harus menjamin kerja layak (decent work), serta membatasi praktik outsourcing dan kontrak jangka pendek yang merugikan pekerja/buruh.

Tuntutan keempat ialah penguatan jaminan sosial dengan peningkatan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk subsidi iuran bagi pekerja berpenghasilan rendah, menjadi kebutuhan mendesak.

Baca juga : Prabowo: Saya Merasa Jadi Presidennya Buruh, Petani, Nelayan, dan Orang yang Susah

Kelima, adanya komitmen perlindungan bagi pekerja migran serta pemberdayaan pekerja sektor informal agar naik kelas harus dipertegas. Poin selanjutnya, adanya kebijakan ketenagakerjaan strategis yang melibatkan serikat pekerja secara aktif sejak tahap perumusan. 

Poin ketujuh, adanya kesesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Menurut Mirah, salah satu persoalan ketenagakerjaan saat ini adalah banyak lulusan SMK/sederajat maupun universitas yang tidak terserap industri karena kompetensi mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match).

"Kami berharap poin-poin tuntutan kami dapat menjadi prioritas presiden dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan," pungkas Mirah. (H-4)