Supremasi Sipil Benteng untuk Cegah Munculnya Pemimpin Otoriter

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar diskusi kebangsaan bertajuk Merawat Demokrasi Indonesia: Menegaskan Supremasi Sipil Melalui Peran Konstruktif Masyarakat di Aula Arcici Sport Center, Jakarta, pada Kamis (2/10). Sekretaris Jenderal DPP GMNI Patra Dewa mengatakan diskusi ini memperkuat wacana dan komitmen terhadap prinsip supremasi sipil dalam tatanan demokrasi Indonesia. Selain itu, menegaskan konsistensi GMNI sebagai organisasi kader dan perjuangan dalam mewujudkan supremasi sipil.

"Sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan, GMNI selalu berkomitmen untuk mewujudkan supremasi sipil. Diskusi hari ini adalah wadah untuk memperdalam diskursus dan menyatukan langkah strategis untuk memperkuat pilar demokrasi kita," ujar Patra, melalui keterangannya, Kamis (2/10).

Patra menekankan supremasi sipil merupakan benteng penting untuk mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter dan menjaga kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Ia melihat pascareformasi, prinsip ini masih menghadapi tantangan yang membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Baca juga : PB HMI Minta RKUHP Jangan Hambat Demokratisasi

"Supremasi sipil adalah tantangan nyata Indonesia pasca Reformasi. Situasi saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh organisasi masyarakat, LSM, dan seluruh kelompok sipil untuk terus mengonsolidasikan dan menggaungkan pentingnya prinsip ini dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menekankan pentingnya relasi sipil dan militer yang berkualitas dan kolaboratif.

"Kita tidak hanya mendambakan relasi sipil-militer yang baik, setara, dan berkualitas, tapi juga menginginkan relasi sipil-militer yang kolaboratif," ucapnya.

Baca juga : Pengamat Ingatkan Penyelenggara Negara Soal Supremasi Sipil Dalam Demokrasi

Menurut Fahmi, ada empat syarat agar kolaborasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Pertama, Pemimpin sipil yang memiliki kapasitas dan berintegritas. Kedua, militer yang profesional dan tak berpolitik praktis. Lalu, ketiga, akuntabilitas juga harus berjalan. 

"DPR, masyarakat sipil, media itu punya peran penting sebagai pengawas," tuturnya.

Keempat, partisipasi publik juga harus diperkuat. Hal ini agar masyarakat bisa terlibat melalui kontrol sosial, advokasi, dan literasi publik.

"Dengan persyarat-persyarat ini, kita tidak hanya mencegah militer kembali ke politik, tapi juga memastikan sipil dan militer sama-sama kuat, saling melengkapi, saling menjaga," ucapnya.

Fahmi mendorong GMNI sebagai organisasi mahasiswa, menjadi jembatan antara sipil dan militer dalam konteks supremasi sipil.

"GMNI sebagai organisasi kemasiswaan yang punya jargon pejuang-pemikir, pemikiran-pejuang, sebenarnya sangat potensial jadi hub, jadi jembatan untuk mempertemukan relasi sipil dan militer yang sehat yang kolaboratif," pungkasnya. (E-3)