DPR dan Pemerintah Diminta Fokus ke Isu Ekonomi Dibandingkan Revisi UU TNI

SARIKAT Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi) menyayangkan ngototnya DPR dan pemerintah dalam upaya melakukan revisi UU TNI. Selain berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI seperti jaman Orde Baru, Konfederasi Sarbumusi berpandangan ada yang lebih mendesak untuk ditangani saat ini, yakni ekonomi.

"Bangsa ini tidak boleh setback lagi. Kita harus merawat dan meneguhkan semangat Reformasi. Jangan ulangi lagi pengalaman buruk rezim otoritarian ala Orba. Revisi UU TNI tidak relevan. Sebaiknya Pemerintah dan DPR fokus pada masalah ekonomi bangsa yang kian menghimpit," kata Presiden Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, dalam siaran persnya, Rabu, (19/3).

Ia juga mengingatkan kepeloporan Gus Dur dalam mereformasi TNI. "Kita harus merawat spirit reformasi yang dipelopori oleh Gus Dur. TNI sebaiknya fokus kembali ke barak militer, jangan masuk terlalu luas di area sipil," jelas Irham.

Baca juga : Pengamat: Bermasalah Sejak Awal, Revisi UU TNI Harus Dihentikan

Ekonomi Sulit, Gelombang PHK

Alih-alih sibuk mengebut revisi UU TNI, Konfederasi Sarbumusi menyarankan DPR dan Pemerintah fokus menangani masalah ekonomi.

"Ekonomi negara ini sedang sulit. Rakyat di bawah luar biasa susahnya. Dalam catatan kami, 6 bulan terakhir sudah ada 60 ribu lebih kasus PHK buruh. Deindustrialisasi semakin nyata. Ekonomi sektor riil juga lesu karena banyak faktor, salah satunya kebijakan efisiensi pemerintah yang sulit diterima pasar," jelas Irham.

Konfederasi Sarbumusi yang memiliki 13 federasi ini juga menyoroti beberapa sektor yang paling terdampak oleh regresi ekonomi belakangan ini.

Baca juga : Istana Klaim Revisi UU TNI Tak Bakal Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

"Yang paling terpuruk adalah sektor garmen, tekstil, alas kaki, juga industri media serta perhotelan dan makanan minuman. Bahkan basis kami di industri bulu mata pun juga terkena dampak PHK," tutur Irham.

Fokus ke Investasi

Sarbumusi juga menyarankan pemerintah dan DPR untuk fokus menangani masalah ekonomi dengan menarik investor sebanyak-banyaknya ke dalam negeri.

"Untuk menciptakan lapangan kerja kembali, republik ini butuh likuiditas. Satu-satunya cara yang tersedia adalah menarik investor ke Indonesia. Anggaran APBN tidak cukup dan sedang carut-marut perencanaannya. Benahi dulu investasi biar rakyat bisa kerja," jelas Irham.

Baca juga : Fairmont Dijaga Ketat saat Rapat Revisi UU TNI, Pengamat: Gaya Orde Baru Bangkit Lagi

Irham juga menyoroti banyaknya pungli sebagai penghambat investasi.

"Pemerintah harus segera babat habis pungli. Ini bukan hanya mengganggu pengusaha dan investor, maraknya pungli juga mengganggu buruh. Investasi lesu, buruh jadi korban yang pertama," lanjut Irham.

Bahkan, ironisnya, Sarbumusi sering mendapat keluhan tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum aparat berseragam.

"Sedihnya, pungli ini tidak saja dilakukan oleh organisasi preman yang mengaku sebagai ormas. Kami sering mendengar curhatan pengusaha bahwa pungli juga marak dilakukan oleh oknum aparat berseragam. Presiden Prabowo harris mendengar ini dan menindak aksi premanisme dan pungli. Sarbumusi siap dilibatkan. Biar ekonomi menggeliat lagi dan rakyat bisa kerja lagi," tutup Irham. )H-3)