Berita Terbaru Dwifungsi Abri Hari Ini

Sudah Sepakat dengan DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Tetap Pesimis Soal Revisi UU TNI

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah melakukan pertemuan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi I DPR RI untuk membahas revisi UU TNI.

DPR dan Pemerintah Diminta Fokus ke Isu Ekonomi Dibandingkan Revisi UU TNI

SARIKAT Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi) menyayangkan ngototnya DPR dan pemerintah dalam upaya melakukan revisi UU TNI.

PKB Setujui RUU TNI dengan 6 Syarat

Fraksi PKB DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, persetujuan itu dibarengi dengan enam syarat. 

Publik Diminta Terus Mengawal Revisi UU TNI

Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di paripurna Kamis, 20 Maret 2025. Revisi beleid itu sudah diambil keputusan tingkat di Komisi I DPR.

Bertemu, Koalisi Masyarakat Sipil dan DPR Sepakat Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan  koalisi masyarakat sipil dan DPR sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.

Menko Polkam: Revisi UU TNI bukan untuk Dwifungsi ABRI

Saat ini terdapat pembahasan wacana pengaturan penugasan TNI dari 10 kementerian lembaga menjadi 16.

Pengamat: Bermasalah Sejak Awal, Revisi UU TNI Harus Dihentikan

PENELITI Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Fajri Nursyamsi meminta pembahasan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi uu TNI harus segera dihentikan.

Istana Klaim Revisi UU TNI Tak Bakal Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

MENTERI Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi menegaskan revisi UU No. 34 Tahun 2011 tentang TNI atau revisi UU TNI tak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Akademisi Minta Pembahasan Revisi UU TNI Dihentikan

KELOMPOK akademisi meminta pembahasan revisi UU TNI untuk dihentikan karena bertentangan dengan prinsip hukum dan transparansi publik.

RUU TNI Dinilai Beri Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) TNI memberi ruang kembalinya dwi fungsi TNI dan militerisme.

Amnesty International: Revisi UU TNI Langkah Mundur Indonesia

KOMISI I DPR RI dan pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI).

Imparsial: RUU TNI Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI dan Lahirkan Pasal Kudeta

Peneliti Imparsial menilai beberapa muatan dalam RUU TNI seperti hendak mengembalikan dwi fungsi ABRI dan pasal kudeta, karena memperbolehkan militer aktif duduk di jabatan sipil.

Menteri Yusril Tanggapi SBY Soal Kembalinya Dwifungsi TNI

 Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi narasi kembalinya Dwifungsi TNI yang saat ini menjadi sorotan publik.

Kental Nuansa Orde Baru, Imparsial Minta Pembahasan Revisi UU TNI tidak Dilanjutkan

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi UU TNI yang telah masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025.

Perluasan Operasi Militer Bisa Bangkitkan Dwifungsi TNI

Menurutnya, perluasan kewenangan TNI dari alat negara di bidang pertahanan yang berpotensi meluas menjadi alat negara di bidang keamanan negara merupakan isu yang paling krusial.

Revisi UU TNI Dinilai Dapat Menghidupkan Dwifungsi Secara Halus

SETARA Institute menyatakan rencana penyusunan revisi UU TNI harus dipersoalkan. Sebab, perubahan beleid itu secara perlahan dapat menghidupkan praktik dwifungsi TNI.

PSKP UGM: Ada Upaya Mengembalikan Dwifungsi ABRI Lewat Revisi UU TNI

adanya keinginan pihak tertentu untuk mengembalikan Dwi Fungsi ABRI. Itu, dilakukan dengan cara akan melakukan revisi UU TNI

KSAD: Dirut Bulog Sudah Bukan Tentara

Lebih lanjut, Maruli menjelaskan bahwa Novi yang sebelumnya berpangkat letnan jenderal sudah tidak menjadi tentara sejak pengangkatan sebagai Dirut Perum Bulog.

Revisi UU TNI dan Nostalgia 2004

Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.

RUU TNI Disebut Berpotensi Hidupkan Dwifungsi Abri, KSAD: Jangan Berpikir Masa Lalu Terus

RUU TNI dinilai berpotensi akan menghidupkan kembali dwifungsi abri di zaman ini. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menampik anggapan tersebut

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia