Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SETARA Institute menyatakan rencana penyusunan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI harus dipersoalkan. Sebab, perubahan beleid itu secara perlahan dapat menghidupkan praktik dwifungsi ABRI (TNI).
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menjelaskan jika revisi UU TNI membuka keran untuk memperpanjang masa aktif jabatan TNI pada instansi layaknya Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sama saja dengan menghidupkan praktik dwi fungsi TNI meskipun tak ada pencantuman nomenklatur secara tersurat.
“Nomenklatur dwifungsi memang tidak muncul dalam revisi undang-undang TNI jika bicara soal perpanjangan masa jabatan. Tetapi yang paling penting untuk dikritisi apakah sebenarnya orientasi utama revisi itu membuka peluang untuk memperpanjang masa aktif TNI menjadi 65 tahun layaknya jabatan-jabatan sipil seperti ASN?,” katanya kepada Media Indonesia melalui sambungan telepon pada Selasa (18/2).
Halili mengatakan bahwa revisi UU TNI justru berpotensi melegitimasi perluasan peran militer di ranah sipil untuk terus berlanjut. Ia lebih lanjut menyoroti pasal pasal 53 UU TNI yang mengatur usia pensiun anggota TNI, di mana DPR menambah usia masa dinas yang semula 60 tahun menjadi 65,
“Artinya prajurit yang menduduki jabatan fungsional bisa berdinas hingga usia 65 tahun. Ini justru setara dengan jabatan sipil, padahal ada alasan rasional kenapa TNI harus 60 tahun sebab dia adalaj pertahanan negara beda dengan ASN sipil yang tidak menggunakan senjata. Perpanjangan dan masa jabatan ini artinya sudah masuk dalam praktik dwi fungsi TNI dalam bentuk yang soft tanpa harus menyebut sebagai tersurat, seperti tidak ada tapi secara perlahan ditumbuhkan,” tuturnya.
Selain itu dengan diangkatnya Perwira Tinggi TNI AD, Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog, dimana posisi tersebut bukanlah salah satu dari jabatan yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Jika hal ini dibiarkan lalu diperkuat dengan perpanjangan masa jabatan, Halili menegaskan hal ini akan mengembalikan Dwifungsi TNI seperti Masa Orde Baru.
“Terlihat jabatan-jabatan sipil kemudian menjadi arena yang diekspansi oleh TNI aktif, kalau misalnya masa pensiunnya itu ditambah 5 tahun maka TNI akan dengan gampang diletakkan oleh presiden pada jabatan-jabatan sipil pada saat masih aktif, itu sebenarnya salah satu bentuk nyata dari dwi fungsi TNI tanpa harus disebut sebagai dwi fungsi,” ungkapnya.
Menurut Halili, partai politik dan para politisi seharusnya bisa berperan sebagai representasi politik publik dan mempertegas bahwa sektor-sektor sipil tidak perlu diisi oleh militer. Selain itu, edukasi masyarakat untuk mendukung de-militerisme perlu digencarkan.
“Penting untuk para politisi memiliki perspektif bahwa dwifungsi TNI tidak melulu harus dilembagakan dalam sebuah nomenklatur yang namanya dwi fungsi, tapi harus dilihat dari dua aspek yaitu dalam bentuk struktural dan kultural. Tentu bentuk struktural melalui pembentukan pasal-pasal dwi fungsi TNI dalam UU hanya dapat dicegah oleh para politisi jika bicara dalam kerangka demokrasi,” tegasnya.
Sebelumnya, DPR membantah hidupkan dwi fungsi Abri melalui revisi UU No.34 tentang TNI. DPR juga mengatakan bahwa revisi UU tersebut bukan untuk menghidupkan dwifungsi TNI melainkan merevisi masa pensiun prajurit TNI sebab, hanya beberapa kementerian dan lembaga yang membolehkan prajurit TNI menjabat. (Dev/M-3)
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah melakukan pertemuan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi I DPR RI untuk membahas revisi UU TNI.
SARIKAT Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi) menyayangkan ngototnya DPR dan pemerintah dalam upaya melakukan revisi UU TNI.
Fraksi PKB DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, persetujuan itu dibarengi dengan enam syarat.
Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di paripurna Kamis, 20 Maret 2025. Revisi beleid itu sudah diambil keputusan tingkat di Komisi I DPR.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan koalisi masyarakat sipil dan DPR sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.
Saat ini terdapat pembahasan wacana pengaturan penugasan TNI dari 10 kementerian lembaga menjadi 16.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved