NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Amnesty International: Revisi UU TNI Langkah Mundur Indonesia

Yakub Pryatama Wijayaatmaja

11/3/2025 19:45

Amnesty International: Revisi UU TNI Langkah Mundur Indonesia — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid(Dok. Antara)

KOMISI I DPR RI dan pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI). Salah satu poin perubahan yang dibahas yaitu penugasan jabatan sipil.

Adapun pemerintah memperluas cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif. Semula berjumlah 10, kini diusulkan ditambah menjadi 15.

Merespons itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menuturkan poin perubahan dalam Revisi UU TNI itu merupakan langkah mundur Indonesia.

“Padahal perjuangan Reformasi 98 sudah susah payah mengembalikan TNI ke marwahnya sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan tidak ikut campur dalam urusan sipil,” ujar Usman kepada Media Indonesia, Selasa (11/3).

“Langkah tersebut kian memperluas peran prajurit aktif di jabatan-jabatan sipil,” tambahnya.

Usman menuturkan perluasan peran ini akan membawa kembali Dwi Fungsi TNI (ABRI) di level birokrasi sipil, baik di kementrian dan lembaga-lembaga negara.

“Jelas ini akan membawa kemunduran jalannya reformasi pasca 1998 yang telah menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara,” ungkapnya.

Adapun 15 kementerian atau lembaga itu meliputi:

Korbid Polkam
Pertahanan Negara
Setmil Pres
Inteligen Negara
Sandi Negara
Lemhannas
DPN
SAR Nasional
Narkotika Nasional
Kelautan dan Perikanan
BNPB
BNPT
Keamanan Laut
Kejagung
Mahkamah Agung

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia

Berita Lainnya

Revisi UU TNI Berpotensi Akomodir Prajurit Aktif Dapat Jabatan Kementerian
19/8/2016 05:59
TNI menyodorkan sejumlah saran perubahan UU 34/2004 tentang TNI. Salah satunya pasa 47 ayat 2. Pasal tersebut mengatur perluasan kementerian yang bisa dijabat prajurit aktif TNI
Pengamat Nilai TNI tidak Butuh Jabatan Wakil Panglima
19/8/2016 05:59
Pengambilan keputusan dan mobilitas Panglima TNI selama ini sudah terbukti mampu berjalan efektif meski tidak ada Wakil Panglima.
Revisi UU TNI, DPR Jamin tidak Menghidupkan Dwifungsi TNI
19/8/2016 05:59
DPR Jamin tidak Akan Menghidupkan Dwifungsi TNI
TNI Bantah Revisi UU TNI Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI
19/8/2016 05:59
TNI membantah adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran akan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.
Curhat TNI di Balik Revisi UU Nomor 34
19/8/2016 05:59
BELEID revisi UU TNI yang beredar saat ini terdapat klausul yang dapat dinilai sebagai curhatan dari keinginan TNI yang tidak mau diperlakukan lagi sebagai subordinat dari beberapa aspek
Wapres: Revisi UU TNI Jangan Bangkitkan Dwifungsi
19/8/2016 05:59
Wapres meminta revisi UU TNI tidak mencederai semangat reformasi, terutama tentang dwifungsi.
TNI Isi Jabatan Sipil, Komisi I DPR: Kasihan ASN Merintis Karir tapi Datang Tentara
19/8/2016 05:59
ANGGOTA Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut perlu kehati-hatian dalam menempatkan TNI aktif di jabatan sipil. Hasanuddin menilai menempatkan TNI di jabatan sipil tak sesuai dengan fungsinya.
Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif yang Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun
19/8/2016 05:59
PANGLIMA TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan memastikan semua prajurit aktif TNI yang kini tengah menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun diri atau mengundurkan diri.
Legislator NasDem Usul Penempatan TNI di Jabatan Sipil Diatur Panglima
19/8/2016 05:59
ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggaraini mengusulkan penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil dapat diatur dalam peraturan panglima TNI
Revisi UU TNI, Penempatan Prajurit TNI Aktif di Bidang Kelautan dan Perikanan Disebut Paling Rasional
19/8/2016 05:59
Penempatan prajurit TNI aktif pada bidang Keamanan Laut serta Kelautan dan Perikanan menjadi hal yang dapat dirasionalisasi dalam revisi UU TNI.
Komisi I: TNI Aktif Harus Mundur jika Ditempatkan di Jabatan Sipil
19/8/2016 05:59
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mengapresiasi Panglima TNI yang menegaskan tentang prajurit TNI yang harusmundur jika isi jabatan sipil.

LOAD MORE

Opini

Generasi (C)emas
07/7/2025 05:10
Hari Pustakawan Indonesia 7 Juli 2025 Pustakawan sebagai Research Librarian di Era Digital
07/7/2025 05:05
Premanisme di Mandura
06/7/2025 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes
19/8/2016 06:04
BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah
19/8/2016 06:04
Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan
19/8/2016 06:01
Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL
19/8/2016 06:01

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved