Amnesty International: Revisi UU TNI Langkah Mundur Indonesia

Naskah Akademik Revisi UU TNI Dinilai Krisis Mutu

PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik.

Partisipasi Publik dalam Revisi UU TNI Dinilai sebatas Formalitas

Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.

TNI Sambangi Kejagung, Telusuri Dugaan Penunggangan Isu RUU TNI oleh Marcella Santoso

(TNI) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/6), untuk mencari informasi terkait dugaan penunggangan isu Revisi UU TNI oleh advokat Marcella Santoso dalam

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap TNI Dinilai Masih Wajar

SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari  93 persen.

Sidang Perdana, Putri Gus Dur Minta MK Batalkan UU TNI Baru

PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.

Pengamat Soroti Militerisasi Politik dan Kabinet yang Dinilai tak Produktif

MASUKNYA unsur militer ke ruang-ruang sipil kembali menjadi sorotan dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Militerisasi Bayangi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

SATU tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memperlihatkan tren kemunduran dalam reformasi demokrasi. Peran militer di ranah sipil kian menguat,

Ketua MK Soroti Kejanggalan Pasal Pengisian Jabatan Sipil oleh Prajurit Militer dalam Uji Materi UU TNI

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo menyoroti adanya potensi kontradiksi dalam Pasal 47 UU tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengisian jabatan sipil oleh TNI

Pengujian UU TNI, DPR Sebut TNI Isi Jabatan Sipil tak Langgar Konstitusi

KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto menegaskan bahwa pengisian militer aktif atau TNI dalam jabatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI tak bertentangan dengan konstitusi.

Panglima TNI : Prajurit Aktif  di Luar 14 Institusi Segera Mundur

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan prajurit aktif mundur jika masih menduduki jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga yang diatur oleh Undang-Undang TNI hasil revisi

Pakar Soroti Peran Militer dalam Jabatan Sipil pada Revisi UU TNI

Peran militer dalam pemerintahan bisa kembali menguat jika kekuatan sipil melemah akibat konflik internal di partai politik atau ketidakstabilan pemerintahan sipil.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia