Amnesty International: Revisi UU TNI Langkah Mundur Indonesia

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap TNI Dinilai Masih Wajar

SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari  93 persen.

Sidang Perdana, Putri Gus Dur Minta MK Batalkan UU TNI Baru

PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.

UU TNI Baru Digugat ke MK, Dinilai Menyimpang dan Tidak Transparan

Dikatakan oleh pemohon bahwa proses pembahasan revisi UU TNI tidak transparan dan luput dari penjelasan detail terkait penyelesaian konflik komunal.

UU TNI Perkuat Kolaborasi Pertahanan Negara

UU TNI yang baru disahkan harus diperkuat kolaborasi pertahanan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. 

Wakil Ketua DPR: Revisi UU TNI untuk Menyelaraskan Dinamika Zaman

Adies menekankan, DPR  tidak menutup mata dalam melihat peran strategis TNI di era baru. 

Panglima TNI : Prajurit Aktif  di Luar 14 Institusi Segera Mundur

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan prajurit aktif mundur jika masih menduduki jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga yang diatur oleh Undang-Undang TNI hasil revisi

Pakar Soroti Peran Militer dalam Jabatan Sipil pada Revisi UU TNI

Peran militer dalam pemerintahan bisa kembali menguat jika kekuatan sipil melemah akibat konflik internal di partai politik atau ketidakstabilan pemerintahan sipil.

Revisi UU TNI akan Disahkan Besok, 2.569 TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil Harus Mundur

Jika Revisi UU TNIdisahkan besok pada Kamus (20/3), sebanyak 2.569 perwira TNI aktif yang masih menduduki jabatan sipil harus siap untuk mundur atau pensiun dini dari dinas militer.

Soal RUU TNI, Istana: 16 Kementerian/Lembaga memang Perlu Keahlian TNI

Sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, sebagaimana dituangkan dalam RUU TNI, memang memerlukan keahlian dan beririsan dengan lingkup kerja TNI. 

Istana Klaim Revisi UU TNI Tak Bakal Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

MENTERI Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi menegaskan revisi UU No. 34 Tahun 2011 tentang TNI atau revisi UU TNI tak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

TNI Klaim Revisi UU TNI untuk Perkuat Pertahanan Negara

KAPUSPEN TNI Mayjen Hariyanto menilai Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau revisi UU TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting