Koalisi Sipil Sebut tak Semua Mantan Presiden Layak Jadi Pahlawan dan Tolak Pemutihan Sejarah

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa Presiden ke-2 Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Perwakilan koalisi, Wira Dika Orizha Piliang menilai bahwa tidak semua presiden layak mendapatkan gelar pahlawan.

Mulanya, peneliti Imparsial itu menyindir argumen Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut bahwa pemberian gelar pahlawan untuk mantan presiden merupakan hal yang wajar.

"Artinya argumen ini kami anggap sebagai statemen yang lemah dan tidak memiliki dasar apapun dan tidak semua presiden layak diberikan gelar pahlawan," katanya dalam acara 29 Tahun PBHI, di Jakarta, Rabu, (5/11).

Baca juga : Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Erosi Demokrasi

"Apakah nanti juga Presiden Jokowi layak diberikan gelar pahlawan, ini kan juga akan menjadi hal yang bisa diperdebatkan di kemudian hari jika wacana ini juga muncul," tambahnya.

Wira menyebut, terdapat sejumlah alasan bahwa mantan Presiden Soeharto tidak layak diberikan gelar pahlawan nasional. Menurutnya, pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk pemutihan sejarah kelam yang terjadi di masa Orde Baru.

"Upaya ini jelas merupakan upaya pengaturan kejahatan oleh negara dan merupakan upaya pemutihan sejarah kelam yang dilakukan oleh rezim otoritarinisme yang terjadi di masa pemerintah orde baru," katanya.

Baca juga : Gelar Pahlawan untuk Soeharto Dinilai Sebagai Pengkhianatan terhadap Reformasi

Apalagi, selama masa kepemimpinannya terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia seperti penculikan sejumlah aktivis 1998. Wira juga mengatakan bahwa selain menjadi simbol kebengisan dalam pemerintahan, Soeharto sebagai presiden juga merupakan simbol dari korupsi sistemik.

"Selain Soeharto merupakan simbol kebengisan dalam pemerintahan, kita juga melupakan bahwa Soeharto merupakan simbol dari korupsi sistemik yg terjadi di masa pemerintahan orde baru," katanya.

Ia juga menyebut bahwa jaringan bisnis Cendana milik Soeharto telah melakukan monopoli yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Namun, kata Wira, Soeharto tifak pernah diadili hingga saat ini.

Oleh karenanya, Wira menyebut bahwa pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto tidak masuk akal.

"Lalu ujug-ujug kita mau ngasih gelar pahlawan ke Soeharto. Itu tidak masuk akal dengan banyaknya kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Soeharto," katanya.

Ia menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan ke Soeharto merupakan bentuk penghinatan terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan.

"Tidak ada alasan bahwa pemberian gelar pahlawan itu dapat diberikan kepada seseorang yang memperkaya diri dan kroninya dan mengorbankan kemanusiaan dalam wajah kekuasaan yang otoriter," ucap Wira. (Cah/P-3)