Gelar Pahlawan untuk Soeharto Dinilai Sebagai Pengkhianatan terhadap Reformasi

PAKAR Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menilai wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Indonesia Soeharto sebagai langkah yang bertentangan dengan semangat reformasi.

Ia menilai, usulan tersebut bukan sekadar perdebatan sejarah, tetapi juga persoalan moral dan keadilan bagi bangsa.

Menurut Yance, pengusulan gelar pahlawan bagi Soeharto menunjukkan bahwa impunitas terhadap kejahatan negara dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu justru semakin menguat. Dalam pandangannya, hal ini menjadi tanda kemunduran dalam upaya bangsa menegakkan keadilan dan menutup luka masa lalu secara bermartabat.

Baca juga : Soeharto Jadi Pahlawan, Pengamat: Perjalanan Politik dan Hukum Tata Negara Pasca-Reformasi akan Jatuh

"Saya menilai bahwa usulan pemberian gelar pahlawan kepada Suharto merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi," ujarnya saat dihubungi, Minggu (26/10).

Ia menambahkan, langkah tersebut juga berpotensi menjadi preseden buruk dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Yance menilai bangsa ini seharusnya belajar dari masa lalu dengan menegakkan akuntabilitas terhadap pemimpin yang melakukan pelanggaran, bukan justru memberikan penghormatan simbolik.

"Seharusnya kita berani untuk menghukum mantan pemimpin yang telah melakukan banyak kerusakan terhadap kehidupan sosial dan politik, bukan malah memberikan penghargaan kepadanya," tuturnya.

Yance menekankan, pemberian gelar pahlawan nasional seharusnya didasarkan pada rekam jejak perjuangan dan kontribusi terhadap kemerdekaan serta kemanusiaan, bukan pada pertimbangan politik atau romantisme sejarah. Menurutnya, jika langkah seperti ini diteruskan, maka cita-cita reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan akan kehilangan maknanya. (Mir/P-3)