Program Transmigrasi Bakal Bergulir untuk Dukung Food Estate

PRESIDEN Prabowo Subianto telah memisahkan Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat ditetapkan sebagai Kepala Negara. Pemisahan kementerian itu didasari pada keinginan untuk kembali menghidupkan program transmigrasi di dalam negeri, khususnya untuk mendukung program ketahanan pangan yang digarap melalui Food Estate. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, salah satu alasan Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri ialah adanya kebutuhan untuk mendorong produktivitas sektor pangan di luar Pulau Jawa. Pengembangan Food Estate telah dilakukan di sejumlah wilayah seperti Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, hingga Merauke.

Hanya, di wilayah tersebut tenaga kerja yang piawai di sektor pertanian maupun perkebunan terbilang minim. “Ini yang menjadi challenge, tetapi pemerintah sudah membuat Kementerian Transmigrasi untuk mendorong transmigrasi pekerja secara sukarela. Pemerintah akan memberikan insentif untuk itu. Dengan demikian kita bisa membuat lumbung beras, lumbung tebu, dan lumbung bahan pokok lainnya,” kata Airlangga dalam Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029, Jakarta, Minggu (1/12).

Baca juga : Investasi Rp294 Triliun Bakal Mengalir ke RI setelah Kunker Prabowo ke Luar Negeri

Itu berarti pemerintah bakal menggulirkan program pemindahan individu, terutama yang tinggal di Pulau Jawa ke pulau lain untuk menggarap proyek Food Estate. Program tersebut sedianya pernah dilakukan pada era Orde Baru di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. 

Namun Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menampik program transmigrasi yang akan digulirkan Presiden Prabowo serupa dengan era Orde Baru. Pada program transmigrasi kali ini, pendekatan yang digunakan ialah berorientasi pada revitalisasi lokasi transmigran dengan melibatkan penduduk lokal. 

“Tentu tidak dibaca sebagai transmigrasi awal Orde Baru, di mana itu besar-besaran memindahkan manusia dari Pulau Jawa ke pulau lainnya, tapi sekarang lebih kepada merevitalisasi lokasi transmigran dan juga fokus pada transmigrasi lokal. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan, jangan sampai gap-nya terlalu besar antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa,” kata dia.

Baca juga : Bertemu Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), Ini Komitmen yang Ditegaskan Prabowo

“Kita bukan berupaya untuk menghadirkan klaster-klaster atau identitas tertentu, tidak boleh dan bahaya. Sometimes, kalau kita terlalu melokalisasi daerah tertentu tanpa melebur, mengakulturasikan dengan masyarakat setempat, justru jadi masalah di kemudian hari. Ini bukan semata soal kesejahteraan, tapi juga soal keadilan,” tambahnya.

AHY, sapaan karib Agus, memastikan program transmigrasi ke depan akan menggunakan pendekatan transmigrasi lokal. Jika nantinya ada penduduk di satu wilayah harus dipindah ke wilayah lain, itu akan dilakukan setelah ada konsensus bersama. Dus, akunya, pemindahan tak dilakukan serta merta tanpa perundingan.

Dia juga mengatakan program tersebut tak berorientasi pada jumlah penduduk yang dipindah, melainkan pada dampak yang akan muncul dari pemindahan tersebut. “Pendekatannya bukan pada jumlahnya berapa, tapi dampaknya ada dan kesejahteraannya seperti apa, karena percuma kalau hanya memindahkan kemiskinan, ini tidak benar,” tuturnya. 

“Yang benar adalah bagaimana membuka ruang kesejahteraan baru dengan skill set yang memadai, fasilitas infrastruktur yang menopang, perumahannya, jalannya, penerangannya, irigasinya, kalau masuk ke wilayah perikanan, maka dia harus memiliki kemampuan menjadi nelayan yang baik. Jadi transmigrasi itu adalah transformasinya, bagaimana ini meningkatkan peluang bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat transmigrannya, tapi masyarakat lokal juga,” tambahnya. (Mir/M-3)