Krisis Air Bersih Bayangi Penyerahan Sertifikat Mentrans di Laimbaru Sumba

TERIK mulai menyengat. Seorang bocah laki-laki di Laimbaru, Desa Laindeha, Sumba Timur, masih berjibaku dengan jeriken lima liternya. Ia bolak-balik tanpa alas kaki menimba air dari satu-satunya sumur bor di lokasi transmigrasi. 

Jaraknya sekitar 200 meter dari rumahnya. Siang itu, Sabtu (19/7), kebetulan suasana di sumur bor cukup sepi. Sebagian besar warga sedang berkumpul di kantor desa untuk menerima sertifikat tanah.

Sebanyak 400 sertifikat hak milik diserahkan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah kepada 200 kepala keluarga transmigran. Masing-masing keluarga mendapatkan dua sertifikat, satu untuk rumah dan satu untuk kebun, dengan luas total sekitar 1,5 hektare.

Baca juga : Air PAM tidak Mengalir, Warga Datangi Kantor Perumda Bhagasasi Bekasi

Namun di balik seremoni penyerahan sertifikat itu, warga masih terus bergelut dengan persoalan dasar, yaitu krisis air bersih. Sudah lebih dari empat tahun, air bersih menjadi masalah utama yang belum terpecahkan di kawasan transmigrasi Laimbaru, Desa Laindeha.

Media Indonesia yang tiba dua jam sebelum kedatangan Menteri menyaksikan langsung kondisi tersebut. Warga masih tampak beraktivitas di rumah masing-masing. "Kami di sini kendala air, sarana air bersih. Sudah empat tahun lebih," ujar Robert Kale, seorang tokoh masyarakat.

Tak jauh dari kantor desa, keluarga Martinus tampak bersantai di halaman rumah mereka. Saat ditanya, Martinus langsung memutar keran air yang sudah karatan. "Ini tidak ada air sama sekali. Kami di sini hanya harap sumur bor, itu juga cuma satu," ucap Martinus. Istrinya menambahkan, "Yah kami juga tidak bisa tanam tanaman sayur, buah pepaya karena tidak ada air."

Baca juga : Warga Minta Pemkab Bekasi Prioritaskan Penuntasan Krisis Air Bersih

Rumah-rumah warga transmigrasi memang tampak memiliki jaringan pipa dan keran. Namun banyak yang sudah mulai berkarat karena tidak lagi dialiri air. Kondisi serupa terlihat di fasilitas umum seperti sekolah, kantor desa, dan pasar.

Sebagian rumah tampak kosong. Warga yang tak tahan dengan kesulitan air memilih pergi ke kota untuk bekerja serabutan atau berdagang demi bertahan hidup.

Pasar desa yang baru dibangun setahun lalu pun tidak berfungsi. Hanya sempat aktif sebulan. Tanpa pasokan air, para pedagang tidak bisa bertahan dan kini bangunan pasar hanya menjadi ruang kosong tak terpakai.

Kehadiran Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah disambut dengan pengalungan selendang dan tarian tradisional. Warga tidak hanya menunggu sertifikat, mereka juga menanti solusi atas persoalan air bersih yang membelit kehidupan mereka.

Dalam sesi wawancara, Menteri mengatakan bahwa tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan bantuan infrastruktur dasar senilai Rp28 miliar lebih untuk wilayah transmigrasi di Sumba Timur, termasuk untuk penyediaan air bersih.

"Kita alhamdulillah tahun ini menggelontorkan bantuan empat paket yah untuk pengadaan air bersih. Total yang kita turunkan di Sumba Timur ini sekitar Rp28 miliar," ujar Menteri.

Bantuan tersebut mencakup pembangunan 50 rumah tipe kayu (RTJK) di SP7 Kotak Kawau, pembangunan sumur bor dan pipanisasi, pembangunan ruang kelas SD, pembangunan embung dan akses jalan sepanjang tiga kilometer, serta sarana prasarana dasar lainnya.

Penyerahan sertifikat tanah merupakan bagian dari program Trans Tuntas, guna memberikan kepastian hukum atas lahan transmigran. Namun di balik legalitas itu, kebutuhan dasar seperti air bersih masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.

Persoalan serupa tidak hanya terjadi di Laimbaru. Di kawasan transmigrasi lain seperti Melolo, masalah kekeringan juga menjadi momok bagi para transmigran yang telah menanti perubahan nasib. (I-2)