Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT Kabupaten Bekasi meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadikan penuntasan krisis air bersih sebagai program prioritas dalam lima tahun ke depan. Desakan ini disampaikan sebagai bentuk aspirasi warga atas keterbatasan akses air bersih yang masih melanda sejumlah wilayah di Bekasi, termasuk kawasan permukiman dan industri.
Tokoh masyarakat dari Tanah Merah Kabupaten Bekasi, Ahmad Mustopa mengatakan menilai krisis air bersih di Kabupaten Bekasi sudah masuk kategori mendesak dan harus ditangani secara serius serta terstruktur. Mereka mengacu pada data dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi (DSDABMBK) dan Bappenas yang menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih di daerah tersebut masih jauh dari ideal.
"Selain infrastruktur jalan, irigasi, jembatan, dan fasilitas pendidikan, kebutuhan air bersih harus menjadi perhatian mendesak bagi pemerintah daerah," kata Mustopa, Senin (7/7).
Warga juga mengapresiasi langkah awal pemerintah yang telah memulai pembangunan jaringan perpipaan air bersih di sejumlah wilayah seperti Tanah Merah dan Cibarusah. Namun, mereka berharap program tersebut tidak hanya menjadi proyek parsial, melainkan diperluas, dipercepat, dan dirancang secara menyeluruh untuk membangun ketahanan air bersih secara menyeluruh di Kabupaten Bekasi.
"PDAM memiliki kewajiban moral dan legal untuk memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas dan merata sesuai dengan amanat undang-undang,"
Menurutnya, PDAM dan DSDABMBK perlu bersinergi agar pembangunan infrastruktur air bersih tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Masih banyak masyarakat dan kawasan industri yang belum terlayani, penyelesaian permasalahan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana mandat konstitusi untuk memenuhi hak dasar rakyat," ujarnya.
Mereka juga mendorong Bupati untuk segera menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta membuka ruang kerja sama dengan investor swasta, terutama yang bergerak di sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Air bersih adalah program utama Presiden Prabowo Subianto. Kami berharap Pemkab Bekasi bisa mengundang investor agar keterbatasan ini bisa diselesaikan bersama,” kata dia
Di akhir pernyataannya, masyarakat menegaskan kesiapan mereka untuk mendukung penuh langkah pemerintah dalam menuntaskan krisis air bersih dan mewujudkan pelayanan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. (P-4)
Kecamatan Pauh dan Kuranji mengalami krisis air bersih akibat sumur mengering serta kerusakan bendungan dan irigasi pascabencana November 2025.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih di Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Jateng, Jatim, Kalsel dan Sulsel.
Ratusan pengungsi banjir di Aceh Tamiang mendesak bantuan air bersih dan MCK. PDAM rusak fatal, kondisi tenda pengungsian memprihatinkan.
Menurut anggota tim pengabdian Dr Imam Muslem, kegiatan tersebut dilakukan secara adaptif mengikuti dinamika pasca bencana.
BANJIR bandang dan tanah longsor yang puncaknya terjadi pada 26-27 November lalu sedikitnya telah meluluhlantakkan 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Lokasi penemuan jenazah berada sangat jauh dari titik awal kejadian di Kecamatan Tambun Selatan.
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Target investasi di Kabupaten Bekasi tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp725 miliar jika dibandingkan dengan target tahun lalu yakni Rp72,55 triliun.
Kondisi paling krusial terpantau di Kampung Setia Mekar dengan ketinggian air mencapai 80-100 cm yang berdampak pada 400 KK.
Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi diproyeksikan mampu menampung jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved