Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MASYARAKAT Kabupaten Bekasi meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadikan penuntasan krisis air bersih sebagai program prioritas dalam lima tahun ke depan. Desakan ini disampaikan sebagai bentuk aspirasi warga atas keterbatasan akses air bersih yang masih melanda sejumlah wilayah di Bekasi, termasuk kawasan permukiman dan industri.
Tokoh masyarakat dari Tanah Merah Kabupaten Bekasi, Ahmad Mustopa mengatakan menilai krisis air bersih di Kabupaten Bekasi sudah masuk kategori mendesak dan harus ditangani secara serius serta terstruktur. Mereka mengacu pada data dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi (DSDABMBK) dan Bappenas yang menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih di daerah tersebut masih jauh dari ideal.
"Selain infrastruktur jalan, irigasi, jembatan, dan fasilitas pendidikan, kebutuhan air bersih harus menjadi perhatian mendesak bagi pemerintah daerah," kata Mustopa, Senin (7/7).
Warga juga mengapresiasi langkah awal pemerintah yang telah memulai pembangunan jaringan perpipaan air bersih di sejumlah wilayah seperti Tanah Merah dan Cibarusah. Namun, mereka berharap program tersebut tidak hanya menjadi proyek parsial, melainkan diperluas, dipercepat, dan dirancang secara menyeluruh untuk membangun ketahanan air bersih secara menyeluruh di Kabupaten Bekasi.
"PDAM memiliki kewajiban moral dan legal untuk memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas dan merata sesuai dengan amanat undang-undang,"
Menurutnya, PDAM dan DSDABMBK perlu bersinergi agar pembangunan infrastruktur air bersih tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Masih banyak masyarakat dan kawasan industri yang belum terlayani, penyelesaian permasalahan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana mandat konstitusi untuk memenuhi hak dasar rakyat," ujarnya.
Mereka juga mendorong Bupati untuk segera menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta membuka ruang kerja sama dengan investor swasta, terutama yang bergerak di sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Air bersih adalah program utama Presiden Prabowo Subianto. Kami berharap Pemkab Bekasi bisa mengundang investor agar keterbatasan ini bisa diselesaikan bersama,” kata dia
Di akhir pernyataannya, masyarakat menegaskan kesiapan mereka untuk mendukung penuh langkah pemerintah dalam menuntaskan krisis air bersih dan mewujudkan pelayanan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. (P-4)
Kekurangan air bersih kembali menjadi sorotan utama di Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, usai banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada 24 April 2025
Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2020, beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami kelangkaan atau krisis air bersih pada 2045.
"Di Bangka ini kalau musim kemarau, di titik-titik tertentu warga kesulitan mencari air bersih, bahkan hingga membeli,"
Sebanyak 7.185 kepala keluarga (KK) atau 23.353 jiwa warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini masih dilanda krisis air bersih.
Dari 13 kecamatan itu, krisis air terparah dialami Kecamatan Glagah berdampak pada 11 desa dan Kecamatan Kebangbahu yang berdampak pada tujuh desa.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mengaku resah setelah kehilangan dua unit sepeda motor
Tingginya nilai investasi ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah tersebut, sehingga turut mendorong peningkatan daya beli masyarakat
Jajaran Satpol PP sudah melaksanakan imbauan hingga teguran agar para pemilik mau membongkar sendiri
Soleman juga dikenakan denda senilai Rp100 juta, subsider satu bulan dari tuntutan Rp250 juta dan subsider tiga bulan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved