Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

81 Desa di Banyumas Rawan Krisis Air Bersih

Lilik Darmawan
26/7/2025 00:12
81 Desa di Banyumas Rawan Krisis Air Bersih
Ilustrasi pengiriman air bersih(MI/Lilik Darmawan)

SEBANYAK 81 desa di Banyumas, Jawa Tengah, rawan mengalami krisis air bersih pada musim kemarau tahun 2025. Meski hingga saat ini belum ada permintaan penyaluran bantuan air bersih dari desa-desa terdampak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Banyumas, Budi Nugroho, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca dan bersiap melakukan mitigasi bencana kekeringan.

“Sampai hari ini belum ada permintaan, meskipun prakiraan musim kemarau sebenarnya sudah dimulai pada dasarian ketiga bulan Mei. Tapi kita siapkan,” ujar Budi, Jumat (25/7).

Cuaca yang masih tidak menentu dengan intensitas hujan di beberapa wilayah menjadi faktor belum diajukannya permintaan bantuan dari desa-desa. Namun, BPBD telah memetakan daerah rawan kekeringan berdasarkan data tahun sebelumnya.

“Sebanyak 81 desa di 15 kecamatan masuk dalam wilayah rawan kekeringan. Seperti tahun kemarin, kita antisipasi lewat pendataan dan pemantauan melalui sistem Ronda Waspada Bencana yang bisa diakses masyarakat,” jelasnya.

BPBD Banyumas juga telah menyiapkan alokasi anggaran, termasuk dana belanja tidak terduga (BTT) dari APBD. Dana tersebut akan digunakan sesuai hasil asesmen lapangan bila ditemukan kondisi kekeringan yang signifikan.

Pada musim kemarau tahun 2024, BPBD mencatat penyaluran bantuan air bersih mencapai 2.920 tangki atau setara 14,6 juta liter air. Distribusi tersebut dilakukan melalui kolaborasi pentaheliks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk relawan, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan media. BPBD mengimbau masyarakat serta aparat desa untuk proaktif melaporkan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing melalui kanal resmi komunikasi BPBD.

“Laporan cepat dari masyarakat dan pemerintah desa sangat penting agar penanganan bisa dilakukan tepat waktu dan sesuai kebutuhan,” tutur Budi.(M-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya