Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 81 desa di Banyumas, Jawa Tengah, rawan mengalami krisis air bersih pada musim kemarau tahun 2025. Meski hingga saat ini belum ada permintaan penyaluran bantuan air bersih dari desa-desa terdampak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Banyumas, Budi Nugroho, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca dan bersiap melakukan mitigasi bencana kekeringan.
“Sampai hari ini belum ada permintaan, meskipun prakiraan musim kemarau sebenarnya sudah dimulai pada dasarian ketiga bulan Mei. Tapi kita siapkan,” ujar Budi, Jumat (25/7).
Cuaca yang masih tidak menentu dengan intensitas hujan di beberapa wilayah menjadi faktor belum diajukannya permintaan bantuan dari desa-desa. Namun, BPBD telah memetakan daerah rawan kekeringan berdasarkan data tahun sebelumnya.
“Sebanyak 81 desa di 15 kecamatan masuk dalam wilayah rawan kekeringan. Seperti tahun kemarin, kita antisipasi lewat pendataan dan pemantauan melalui sistem Ronda Waspada Bencana yang bisa diakses masyarakat,” jelasnya.
BPBD Banyumas juga telah menyiapkan alokasi anggaran, termasuk dana belanja tidak terduga (BTT) dari APBD. Dana tersebut akan digunakan sesuai hasil asesmen lapangan bila ditemukan kondisi kekeringan yang signifikan.
Pada musim kemarau tahun 2024, BPBD mencatat penyaluran bantuan air bersih mencapai 2.920 tangki atau setara 14,6 juta liter air. Distribusi tersebut dilakukan melalui kolaborasi pentaheliks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk relawan, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan media. BPBD mengimbau masyarakat serta aparat desa untuk proaktif melaporkan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing melalui kanal resmi komunikasi BPBD.
“Laporan cepat dari masyarakat dan pemerintah desa sangat penting agar penanganan bisa dilakukan tepat waktu dan sesuai kebutuhan,” tutur Budi.(M-2)
Kecamatan Pauh dan Kuranji mengalami krisis air bersih akibat sumur mengering serta kerusakan bendungan dan irigasi pascabencana November 2025.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih di Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Jateng, Jatim, Kalsel dan Sulsel.
Ratusan pengungsi banjir di Aceh Tamiang mendesak bantuan air bersih dan MCK. PDAM rusak fatal, kondisi tenda pengungsian memprihatinkan.
Menurut anggota tim pengabdian Dr Imam Muslem, kegiatan tersebut dilakukan secara adaptif mengikuti dinamika pasca bencana.
BANJIR bandang dan tanah longsor yang puncaknya terjadi pada 26-27 November lalu sedikitnya telah meluluhlantakkan 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Studi terbaru mengungkap rangkaian kekeringan panjang berperan besar dalam kemunduran Peradaban Lembah Indus, memicu penyusutan kota dan pergeseran permukiman secara bertahap.
Kebutuhan untuk penanganan kekeringan dari tahun ke tahun terus bertambah sehingga perlu dicari upaya lain seperti mencari sumber air baru.
Gelombang panas, terutama pada siang hari, mempercepat penguapan air dari daun dan tanah, menurunkan ambang kekeringan.
BEBERAPA desa di kawasan lereng Gunung Merapi, di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini mengalami kekeringan
Pemantauan Media Indonesia, Kamis (31/7) hujan masih turun di sejumlah daerah di Jawa Tengah terutama di kawasan pegunungan dan dataran tinggi, namun dengan intensitas yang menurun.
Mundurnya musim tanam disebabkan adanya revitalisasi atau perbaikan saluran irigasi baik air yang mengalir melalui Saluran Induk Cipelang dan Saluran Induk Sindupraja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved