3 Bulan Banjir Berlalu, Warga Gayo Lues masih Minum Air Lumpur saat Ramadan

DERITA korban banjir Sumatra yang terjadi pada 24-27 November 2025 hingga kini, tiga bulan kemudian, tampaknya belum juga berakhir. Memasuki bulan suci Ramadan, yang seharusnya menjadi waktu untuk fokus beribadah, warga justru masih dihantui kekhawatiran dan berbagai kesulitan hidup.

Penelusuran Media Indonesia pada Sabtu (21/2) di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, menunjukkan ribuan warga masih kesulitan akses darat. Jalan utama dari dan menuju Blangkejeren (ibu kota kabupaten) ke Pining rusak berat dan sulit dilalui.

Bukan hanya itu. Krisis air bersih, lemahnya jaringan telepon seluler, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, hingga kondisi terkurung karena sejumlah ruas jalan putus terbawa banjir, masih menghantui warga. Kerusakan kebun kopi, kemiri, lahan kakao, serta kebun pisang barangan juga mengganggu perputaran ekonomi. Hasil perkebunan pun sulit dijual, menjadi masalah utama lain yang belum terselesaikan.

Baca juga : Mahasiswa USK Korban Banjir Sumatra Gratis UKT Hingga Lulus dan Santunan

Kondisi paling berat dialami 567 warga Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining. Hingga memasuki hari keempat Ramadan, mereka masih terisolasi di wilayah pegunungan. Jalur darat dari Pining menuju Desa Pasir Putih kembali putus setelah dihantam arus sungai tiga hari lalu.

“Dari Blangkejeren ke Pining sekitar 45 kilometer. Hanya mobil 4x4 atau sepeda motor yang bisa lewat, itu pun kalau tidak hujan dan arus sungai tidak naik. Lebih parah lagi kalau ke Desa Pasir Putih, mobil sudah tidak bisa tembus karena sungai deras. Jembatan darurat dari kayu juga diterjang arus tiga hari lalu. Sekarang sepeda motor pun tidak bisa tembus,” kata Kamaruddin, Kepala Desa Pasir Putih, Sabtu (21/2).

Kamaruddin menambahkan, penderitaan paling parah adalah soal air bersih. Sejak banjir besar pada 27 November 2025, warga terpaksa mengonsumsi air keruh. Sumber air bersih yang dulu berasal dari alur pegunungan kini rusak akibat longsor.

Baca juga : Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir Sumatra dan Aceh menjadi 604 Jiwa, Ini Rinciannya

Debit air yang sebelumnya jernih berubah keruh karena bercampur sedimentasi lumpur. Longsor di hulu membuat tebing-tebing gunung amblas dan mengotori aliran air.

“Di sini dari dulu tidak ada sumur. Warga hanya mengandalkan mata air atau aliran di celah-celah bukit, dialirkan ke rumah-rumah pakai pipa plastik dan selang. Saat banjir besar, jaringan pipa itu rusak. Sekarang kami pasang pipa baru di sumber air yang lebih dekat, sekitar dua kilometer, tapi airnya tetap keruh karena bekas longsor di hulu,” tuturnya.

Meski air keruh, warga tidak punya pilihan selain mengendapkannya terlebih dahulu. Setelah sedimen mengendap, air dipakai untuk memasak dan kebutuhan lain.

“Untuk masak makanan berbuka dan sahur ya tetap pakai air keruh itu. Kalau untuk air minum, dimasak dulu supaya lebih jernih,” ujarnya.

Warga berharap pemerintah, lembaga swasta, maupun para donatur memberi perhatian serius, terutama untuk membangun fasilitas penyaringan air. Mereka khawatir jika terus-menerus mengonsumsi air keruh, dampaknya bisa mengganggu kesehatan.

Situasi penanganan banjir yang dinilai belum tertata juga disoroti Farhan Hamid, tokoh Aceh yang pernah bergabung dalam BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh-Nias pascatsunami 2004. Menurutnya, penanganan banjir sejak awal sudah keliru karena status pascabencana yang semestinya ditetapkan sebagai Bencana Alam Nasional, justru dihindari pemerintah dengan berbagai alasan.

Akibatnya, pemulihan berskala besar yang seharusnya memungkinkan dukungan internasional menjadi tidak terbuka. Pemerintah, kata Farhan, terlalu percaya diri mengklaim mampu memulihkan dampak banjir sebagaimana mestinya.

“Sekarang perjalanannya terkesan terseok-seok. Banyak derita menghantui korban. Sepertinya Aceh sangat berat menghadapi musibah ini untuk waktu yang lama,” tutur mantan anggota DPR RI tersebut.

Farhan juga menilai penanganan yang hanya mengandalkan kementerian serta personel pemerintah daerah menjadi kendala. Meski ada sekitar 24 kementerian yang ikut bertanggung jawab dalam pemulihan, masing-masing memiliki fokus pada tugas pokok dan serapan anggaran sendiri. Pemulihan banjir kerap dipandang sebagai tugas sampingan.

Selain itu, kementerian-kementerian berada pada level yang sama sehingga tidak ada rantai komando yang jelas. Satgas penanganan bencana pun bersifat koordinatif tanpa garis perintah, sehingga kewenangan untuk mengambil langkah tegas menjadi lemah.

Farhan menilai, tidak adanya perekrutan personel khusus untuk pemulihan bencana sebesar ini juga menjadi masalah. Berbeda dengan BRR yang dulu merupakan lembaga khusus setingkat menteri, memiliki personel sendiri, dan bekerja penuh untuk pemulihan.

“Sekarang sepertinya terlihat tingkat kepekaan tentang musibah kita, banjir Aceh Sumatra, sudah melemah,” pungkas Farhan, tokoh Aceh yang juga terlibat dalam proses perdamaian Aceh pada 2005. (Z-10)