Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
USAI banjir bandang menerjang Padang, Sumatra Barat, pada akhir November 2025 lalu, dua irigasi rusak total. Akibatnya, hingga saat ini sawah warga mengalami kekeringan.
Tak ingin sawah warga terus mengalami kekeringan, Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau langsung irigasi di Bendungan Koto Tuo, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (27/1) siang. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan aliran irigasi yang berdampak pada ribuan hektare lahan pertanian masyarakat.
Fadly Amran menyebut, panjang jalur irigasi yang cukup signifikan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan.
"Sawah yang terdampak itu sekitar 3.100-an hektare. Jalur irigasinya memang cukup panjang, tapi ini akan kita kebut secepatnya bersama Kementerian dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat,” ujar Fadly.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Padang telah menyerahkan data secara lengkap kepada Pemerintah Pusat. Data tersebut mencakup by name by address, by koordinat, mulai dari sawah, tambak hingga ladang masyarakat yang terdampak.
"Koordinat lokasi-lokasi sawah, tambak, dan ladang sudah kita submit semuanya. Saat ini Balai Sungai sedang bekerja untuk mengembalikan aliran sungai seperti sediakala. Kita bisa melihat pekerjaan yang cukup masif, ini masih dalam kerangka tanggap darurat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadly Amran menegaskan bahwa pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan, Pemko Padang mengharapkan penanganan yang lebih komprehensif, seperti pembangunan sabo dam, cek dam, dan proyek besar lainnya guna meminimalisir dampak banjir bandang di masa mendatang.
Saat ini, status penanganan masih berada pada fase transisi tanggap darurat. Sementara, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Kota Padang telah mengajukan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.
“Anggaran ini mencakup seluruh aspek pembangunan, baik infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kita sangat berharap ada percepatan, agar masyarakat yang terdampak bisa merasakan bahwa pemerintah benar-benar gerak cepat dalam mengatasi permasalahan yang ada,” tutup Fadly Amran. (YH/E-4)
GUBERNUR Sumatra Barat Mahyeldi menyebut kondisi kekeringan air di Padang saat ini tergolong cukup ekstrem, terutama di Kecamatan Pauh dan Kuranji.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Padang, Sumatra Barat, mempercepat pemulihan saluran irigasi Gunung Nago sebagai langkah darurat mengatasi krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
DERITA warga korban terdampak banjir bandang yang melanda kawasan Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, seperti tidak berujung.
Tim Dospulkam IPB University memasang sistem pemanen air hujan cerdas berbasis energi surya, inovasi adaptasi iklim untuk mengatasi ketidakstabilan pasokan air bersih.
GUBERNUR Sumatra Barat Mahyeldi menyebut kondisi kekeringan air di Padang saat ini tergolong cukup ekstrem, terutama di Kecamatan Pauh dan Kuranji.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Padang, Sumatra Barat, mempercepat pemulihan saluran irigasi Gunung Nago sebagai langkah darurat mengatasi krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved