Sejumlah Desa di Cilacap Mulai Alami Kekeringan

MEMASUKI musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mulai mengalami kekeringan. Hingga Selasa (22/7), tiga desa telah mengajukan permohonan bantuan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Desa Bojong di Kecamatan Kawunganten menjadi wilayah pertama yang secara resmi mengirim surat permohonan. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Bayu Prahara menjelaskan bahwa desa tersebut memang kerap menjadi langganan kekeringan setiap tahun.

“Permintaan pertama datang dari Desa Bojong, yang memang hampir selalu menjadi wilayah terdampak pertama dalam musim kemarau,” ungkap Bayu.

Baca juga : Krisis Air Bersih di Lamongan Meningkat Capai 13 Kecamatan

Selain Bojong, dua desa lainnya di Kecamatan Jeruklegi, yakni Karangkemiri dan Mandala, juga mengalami penurunan drastis pada sumber air bersih. Pemerintah desa setempat tengah menyiapkan surat resmi untuk permintaan bantuan.

Menanggapi kondisi tersebut, BPBD Cilacap menyatakan siap bergerak cepat. Distribusi bantuan air bersih direncanakan mulai dilakukan pekan depan, setelah dilakukan survei dan kajian lapangan guna menentukan lokasi distribusi yang tepat.

“Survei awal sangat penting untuk memastikan wilayah terdampak masih sesuai data tahun lalu atau ada pergeseran kondisi,” jelas Bayu.

Baca juga : Intensitas Hujan meningkat, Sejumlah Daerah di Jawa Tengah Masih Alami Kekeringan

Untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, BPBD Cilacap telah menyiapkan 800 tangki air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mengalokasikan 760 tangki.

“Semoga jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami juga akan berkoordinasi dengan PMI dan mitra lain dalam pendistribusian,” tambah Bayu.

Kekeringan yang menjadi ancaman tahunan di sejumlah kecamatan di Cilacap mendorong BPBD untuk mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan air, segera melaporkan kondisi kekeringan melalui jalur resmi, serta aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa guna mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan.

BPBD menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan pelaporan yang tertib agar bantuan bisa disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. (H-4)