Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan alasannya setuju karena langkah itu dapat menekan biaya besar dari pemilihan langsung.
“Namun demikian, ini kan baru pendapat institusi partai untuk bisa dilaksanakan tentu menunggu regulasi pemerintah,” kata Khoirudin gedung DPRD Jakarta, Jumat (10/1).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah tak lagi dipilih oleh rakyat melainkan oleh legislatif, sebab pilkada serentak diklaim menguras anggaran,
"Saya lihat negara-negara tetengga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita, kaya," kata Prabowo di Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan membahas lebih lanjut soal wacana pemimpin daerah yang dipilih DPRD yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Mesti, pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di program legislasi nasional (prolegnas). Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU pemilu dan UU Pilkada,” ujar Tito, yang dikutip Rabu (18/12). (P-5)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
PT Colliers International Indonesia selaku pengelola sementara apartemen Gardenia Boulevard dilarang ikut cawe-cawe dalam proses pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Seorang remaja berusia 15 tahun dieksploitasi menjadi pemandu karaoke (LC) di sebuah bar di Jakarta Barat. Korban juga dipaksa melayani para pria hidung belang hingga hamil.
Rencana layanan psikologi di seluruh puskesmas pada 2025 sebagai langkah positif dan progresif.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Perumda PAL Jaya bersinergi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) terkait pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola limbah B3.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan peraturan daerah (Perda) untuk mengatur program sekolah gratis ditargetkan selesai pada akhir Januari 2025.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Pramono bisa memaksimalkan tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjalankan program kerjanya ke depan tanpa TGUPP.
Melainkan juga ada di setiap wilayah kota madya, bernama Inspektur Pembantu (Irban).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved