Tak Lagi Jadi Ibu Kota, DPRD Jakarta Siapkan Regulasi Atasi Pertambahan Kewenangan

TAK lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta akan mendapat sebanyak 15 urusan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat. Menanggapi hal ini Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan saat ini pihaknya bersama eksekutif tengah menyiapkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi landasan hukum untuk menangani 15 urusan tersebut.

Ia juga menjelaskan DPRD berencana untuk menambah anggaran untuk menyusun naskah akademik oleh para akademisi. “Anggaran untuk para akademisi, kampus-kampus yang punya fakultas hukum untuk menyiapkan drafting, konsultasi mengenai 15 kewenangan,” ujar Khoirudin, Sabtu (4/1).

Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta. Sehingga diharapkan rakyat dapat semakin sejahtera.

“Rakyat akan sejahtera kalau ini betul-betul hak kita, kita rebut. Saya harap (15 regulasi) bisa selesai 2025, sebelum dua tahun itu batas waktunya berakhir,” tutur Khoirudin.

Adapun 15 wewenang tersebut adalah kewenangan khusus urusan pemerintahan mencakup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, dan pendidikan.

Kemudian terkait kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan, serta ketenagakerjaan. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ. (Joy/I-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana