Kota Nusantara Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pada 2028 Kota Nusantara, ibu kota Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan menjadi ibu kota politik.

Presiden Prabowo Subianto, kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, hari ini, menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.

Sehingga kepala negara, kata dia, memberikan instruksi kepada OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara.

Baca juga : Menaker Ida Sebut Balai K3 Samarinda Sangat Penting Mendukung Pembangunan IKN

"Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya," ujarnya.

Desain dasar ekosistem dan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif sudah pernah dibuat Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Presiden Prabowo Subianto memerintahkan desain tersebut ditinjau dan dievaluasi kembali.

"Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segara bentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh kepala negara," ujarnya.

Baca juga : Delegasi Kongres AS Apresiasi Pembangunan Kota Hutan IKN

Percepatan pembangunan Kota Nusantara, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati mengalokasikan dana Rp48,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif tersebut rampung dan operasional pada 2028.

"Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik, sehingga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkantor di ibu kota Indonesia pada tahun itu," kata Basuki Hadimuljono.(Ant/P-2)