Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi kritisi terkait penyewaan kendaraan untuk tamu upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, Kalimantan Timur, yang memakan biaya besar.
"Kalau untuk National Day atau Hari Kemerdekaan menurut saya tidak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita. Tapi bukan berarti terus penggunaan anggaran negara itu suka-suka kita. Semuanya bisa dikontrol," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, hari ini.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur (Kaltim), Damun Kiswantodi, harga sewa mobil normal untuk Fortuner dari sekitar Rp2,5 juta per hari, menjadi Rp5 juta per hari, kemudian sewaan Hi-Ace Rp3,5 juta per menjadi Rp15 juta per hari. Untuk sewaan mobil Alphard dari yang biasanya Rp7 juta per hari naik menjadi Rp25 juta per hari.
Baca juga : Istana: Tidak Semua Menteri Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Damun mengatakan permintaan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyewa sedikitnya 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) saat HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Ia mengungkapkan
"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan, dan sudah dibayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak," kata Damun.
Moeldoko membenarkan memang harga-harga penyewaan transportasi dan penginapan memang naik melejit. Namun menurutnya untuk hari spesial HUT ke-79 RI, dia berpandangan itu tidak mahal.
Baca juga : Bandara IKN Molor, Tamu Upacara 17 Agustus harus Lewat Darat 150 Menit
"Iya, termasuk juga hotel itu cukup mahal. Mestinya ini kan case-case tertentu. Memaknainya adalah jangan disamakan Apple to Apple dengan situasi yang umum. Ya bagi saya untuk kepentingan Hari ulang tahun negara itu tidak ada yang mahal," kata Moeldoko.
Lagipula, ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
"_Case_nya di sana (IKN) adalah case situasional yang mana semua penuh keterbatasan. Akomodasi terbatas. Sehingga ada saya dengar harga hotel juga cukup mahal. Hal yang wajar lah," kata Moeldoko. (Try/P-2)
Permintaan pergudangan di Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2025, seiring dengan transformasi kawasan industri
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved