Tamsil Linrung Ingatkan Mandat Pemerataan dalam Pembangunan IKN

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Jumat (21/11).

Dalam pertemuan yang dihadiri 36 anggota DPD dari Subwilayah Timur I (Kalimantan–Sulawesi) tersebut, Tamsil menyebut pemindahan ibu kota merupakan koreksi atas ketimpangan pembangunan nasional yang selama puluhan tahun terpusat di satu pulau. Menurutnya, IKN harus menjadi simbol perubahan paradigma menuju pemerataan dan keseimbangan antardaerah.

“Spirit IKN harus mewakili arah baru pembangunan Indonesia, tetapi arah baru itu harus dibangun dengan disiplin fiskal dan prioritas yang jelas,” ujarnya.

Baca juga : Tiga Kontrak Infrastruktur Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Senilai Rp3 Triliun Resmi Ditandatangani

Dorong Pertumbuhan Kawasan, Bukan Enklave Baru

Tamsil menekankan bahwa pembangunan IKN tidak boleh bersifat elitis atau sekadar bersifat simbolik. Ia mengingatkan agar ibu kota baru tidak menjadi “pulau pertumbuhan” yang terisolasi, melainkan lokomotif kemajuan ekonomi bagi daerah sekitar seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara, hingga kawasan timur Indonesia.

“Pertumbuhan tidak boleh berhenti di pusat pemerintahan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi tata kelola pusat dan daerah, yang menurutnya menjadi momentum reformasi birokrasi dan model baru pelayanan publik. Desain kota yang hijau dan terencana disebut dapat menginspirasi modernisasi tata kelola di daerah lain.

Baca juga : Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Pembangunan IKN Melaju tanpa Ragu

Penekanan pada Kelestarian Ekologi

Dalam aspek lingkungan, Tamsil mengingatkan posisi Kalimantan sebagai jantung ekologi Nusantara. Setiap keputusan pembangunan, menurutnya, harus memperhatikan kelestarian hutan, sungai, dan biodiversitas.

“Kita berada di tanah yang memproduksi oksigen untuk Indonesia bahkan dunia. Ekologi harus dihormati dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa visi pembangunan berkelanjutan merupakan bagian penting dari “ruh Asta Cita” yang menjadi orientasi pembangunan IKN.

Perkembangan Pembangunan IKN

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan perkembangan pembangunan di area inti ibu kota baru. Ia mengungkapkan bahwa program penghijauan terus berjalan, dengan penanaman pohon dilakukan setiap dua minggu.

“Hingga kini sebanyak 3,9 juta pohon telah ditanam di area seluas 5.130 hektare,” kata Basuki.

Basuki juga memastikan bahwa status IKN sebagai ibu kota politik akan berlaku pada 2028. Penegasan itu dituangkan dalam Perpres 79/2025, yang menurutnya memberikan kepastian atas komitmen pemerintah.

“Perpres tersebut menandakan bahwa Presiden mengambil tanggung jawab konstitusional dan politik terhadap IKN,” jelasnya.

Menutup rapat kerja, Tamsil menggarisbawahi kesiapan DPD RI untuk mengawal proses pembangunan IKN agar tetap berada pada jalur pemerataan, tata kelola yang kuat, dan keberpihakan kepada seluruh rakyat. (Z-10)