Menteri PANRB Rini Widyantini: IKN Kesempatan Membangun Birokrasi Digital dan Smart Governance

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekedar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, birokrasi mengambil keputusan, dan melayani masyarakat.

Pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan melalui kutipan Thucydides: The strong do what they can and the weak suffer what they must bahwa hanya bangsa yang memiliki kekuatan fondasional yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Salah satu syarat utama kelangsungan peradaban sebuah negara, yaitu birokrasi yang unggul.

"Dalam konteks IKN, pesan tersebut menjadi sangat relevan. IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan. IKN adalah kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat," kata Rini saat menjadi pembicara pada kuliah umum bagi ASN Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/2) dikutip dari keterangan diterima di Jakarta, Sabtu (14/2).

Baca juga : Naik Helikopter, Prabowo Tiba di IKN

Menurutnya, IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan. IKN adalah simbol cara baru negara bekerja, di mana kualitas birokrasi di IKN akan menjadi wajah peradaban baru Indonesia.

IKN saat ini tidak hanya membangun birokrasi yang bekerja sendiri-sendiri. Rini mengatakan IKN juga membangun smart governance, yaitu negara yang lebih lincah, lebih terintegrasi, dan lebih hadir.

"Melalui layanan berbagi pakai, baik shared office maupun shared system, kita mendorong efisiensi, kolaborasi, dan percepatan pengambilan keputusan. Dengan demikian, fasilitas pendukung terkelola bersama, sistem digital terintegrasi, dan pola kerja bergerak menuju agile government," ujarnya.

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

Ia menyampaikan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa integrasi kawasan dan layanan digital terpadu adalah kunci efektivitas pemerintahan.

"Di IKN, kita memiliki kesempatan untuk menerapkannya sejak awal, bukan sebagai perbaikan, tetapi sebagai desain dasar. Ini lah fondasi smart governance di IKN: terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil," jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa IKN lahir di tengah era disrupsi, di mana dunia berubah sangat cepat, didorong oleh digitalisasi dan percepatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Menurutnya, pelayanan publik dituntut semakin cepat, terintegrasi, dan responsif.

Oleh karena itu, sebut dia, IKN tidak bisa dibangun dengan cara berpikir birokrasi konvensional.

Ia menekankan ASN IKN harus menjadi birokrasi digital-native pertama di Indonesia, yang adaptif dan siap memimpin perubahan?

"Jika IKN lahir di era disrupsi, maka jawabannya jelas. IKN harus dimulai dari manusianya. Kota yang cerdas hanya bisa dibangun oleh aparatur yang terus belajar dan berkembang. Karena itu, kita perlu menetapkan standar kompetensi digital ASN IKN yang jelas dan terukur, disertai asesmen serta pemetaan yang terintegrasi dalam sistem nasional," ujar Rini. (Ant/P-3)