Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
NASIB percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) hasil seleksi 2024 serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diumumkan pekan depan. Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengundur atau menyesuaikan pengangkatan menjadi pada akhir 2025.
"Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan ttg percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3).
Dasco mengatakan bahwa Komisi II DPR telah memberikan masukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah juga diminta untuk melakukan simulasi terkait percepatan pengangkatan serta pendataan.
"Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," ujar Dasco.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengundur atau menyesuaikan pengangkatan CASN hasil seleksi 2024. Rencananya mereka akan diangkat pada akhir 2025.
"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan casn sebagai pegawai ASN dengan perkirakan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini saat rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.
Sementara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diangkat pada Maret 2026. Rini menekankan agar para CASN tak khawatir karena mereka dipastikan tetap diangkat.
"Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi casn tetap diangkat sebagai pegawai ASN," ucap dia. (Fah/P-3)
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KETUA Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono kini sudah tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan partai.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihak yang keberatan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dapat memanfaatkan saluran yang disediakan negara
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved