Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
NASIB percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) hasil seleksi 2024 serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diumumkan pekan depan. Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengundur atau menyesuaikan pengangkatan menjadi pada akhir 2025.
"Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan ttg percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3).
Dasco mengatakan bahwa Komisi II DPR telah memberikan masukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah juga diminta untuk melakukan simulasi terkait percepatan pengangkatan serta pendataan.
"Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," ujar Dasco.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengundur atau menyesuaikan pengangkatan CASN hasil seleksi 2024. Rencananya mereka akan diangkat pada akhir 2025.
"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan casn sebagai pegawai ASN dengan perkirakan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini saat rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.
Sementara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diangkat pada Maret 2026. Rini menekankan agar para CASN tak khawatir karena mereka dipastikan tetap diangkat.
"Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi casn tetap diangkat sebagai pegawai ASN," ucap dia. (Fah/P-3)
Posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
PRESIDEN Prabowo Subianto sempat berbincang singkat dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Pangkalan Udara Halim
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya akan hati-hati dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membeberkan hasil rapat koordinasi pemerintah terkait permasalahan Pulau Enggano, Bengkulu, yang tengah terisolasi akibat pendangkalan.
PIMPINAN DPR akan berhati-hati menyikapi surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP bersama pemerintah pekan depan
Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.
Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
Presiden diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Supratman membantah dalil para Pemohon yang menyebutkan pembentukan UU TNI Perubahan tidak memenuhi asas keterbukaan.
Komisi II DPR siap membahas RUU Pemilu tersebut jika diberi kepercayaan oleh pimpinan DPR. Ia mengatakan Komisi II DPR yang membidangi kepemiluan tentu berkaitan membahas RUU Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved