Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru. Enam bank tersebut adalah Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara), dan BCA.
Kepala Otorita IKN menegaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan perbankan. Ini disampaikan Basuki dalam rangkaian acara Nusantara International Partners Visit 2025 yang digelar di Beranda Nusantara, IKN pada Kamis malam (13/2).
"Insya Allah paling lambat nanti ketika bapak/ibu akan beroperasi itu sudah ada jalan dan terowongan multi utilitas atau multi utility tunnel (MUT), dan sebagainya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (14/2).
Basuki memastikan tidak ada pemblokiran anggaran, sehingga pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut. Kantor-kantor bank tersebut rencananya berada di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 1B IKN dan ditargetkan mulai dibangun pada tahun ini. Rencananya, pada tahun depan sudah beroperasi melayani masyarakat.
"Kemarin anggaran sudah disetujui, tidak diblokir. Anggaran Rp4,2 triliun untuk infrastruktur yang melewati kawasan investasi sudah groundbreaking (peletakan batu pertama). Mudah-mudahan sesuai rencana kita akan sama-sama membangun IKN,” tegas Basuki.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono juga menyampaikan baik komitmen perusahaan bank negara dan swasta menjadi pelopor bank di ibu kota baru.
“Peran bank akan sangat penting. Terima kasih telah menjadi pionir di area perbankan atau yang kita sebut sebagai area pusat finansial pelopor di KIPP 1B. Semoga dapat terwujud pada tahun 2026,” imbuhnya.
Selain itu, Agung juga mengajak para delegasi dari kedutaan negara sahabat yang hadir dalam Nusantara International Partners Visit 2025, untuk segera membangun kompleks perkantoran kedutaan masing-masing pada area diplomatic compound yang berada di KIPP 1A.
“Area ini merupakan kawasan penting karena merupakan bagian dari kompleks diplomatik. Kami mengundang negara-negara Anda untuk ikut membangun di area ini,” pungkas Agung. (Z-9)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mempersoalkan kepastian hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai kota hantu
Pemadaman berlangsung cepat dengan dukungan tujuh unit mobil pemadam kebakaran dan delapan tangki suplai air, sehingga total 15 unit diturunkan ke lokasi.
KETUA Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Back to Back Loan merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menjaminkan dana simpanan mereka sendiri di bank yang sama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
AFTECH dan Perbanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan fintech sebagai langkah krusial dalam memperluas akses kredit nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Finnet aktif membantu proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di salah satu Bank BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved