Golkar Minta Pemerintah Tegas soal IKN, Segera Terbitkan Keppres atau Kaji Ulang

ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai pemerintah harus segera memutuskan untuk menerbitkan keputusan presiden (keppres) soal pemindahan ibu kota negara ke IKN atau mengkaji ulang.

Doli menjelaskan sebagai Ketua Pansus RUU IKN, ia berharap proses pemindahan ibu kota negara ke IKN dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dirancang dalam undang-undang tersebut. Apalagi pada lampiran UU itu juga sudah disiapkan master plan yang berisi tentang pembangun dan tahapan-tahapannya secara lengkap.

Ia mengatakan dalam waktu tiga tahun terakhir ini tahapan-tahapan dasarnya sudah dimulai dan sudah tampak ada progresnya dengan memakan anggaran yang tidak sedikit.

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

"Dari fasilitas yang sudah terbangun saat ini, seharusnya penyelenggaraan pemerintahan pusat kita sudah ada yang bisa mulai beraktivitas di sana, walaupun mungkin tidak semua dan dilakukan bertahap. Untuk itu memang “kick off” nya adalah melalui diterbitkannya Kepres tentang pemindahan aktivitas pemerintahan pusat ke Nusantara, yang seharusnya tidak perlu menunggu lama," kata Doli melalui keterangannya, Kamis (24/7).

Meski demikian, Doli menilai jika pemerintah saat ini masih ragu dan menganggap pemindahan ibu kota belum perlu setidaknya dalam waktu dekat ini, sebaiknya segera diambil keputusan yang tegas. Sehingga, proses pembangunan di IKN itu menjadi jelas masa depan dan peruntukannya. 

"Mungkin perlu direview lagi terkait kebijakan, regulasi, bahkan mungkin konsep pengembangannya," katanya.

Ia mengatakan ketegasan pemerintah itu penting agar capaian yang sudah dilakukan di IKN tidak mubazir. Ia mengatakan semakin lama IKN tidak digunakan kemungkinan akan mengalami kerusakan.

"Jadi pilihannya, proses pemindahan dimulai segera, melalui penerbitan Keppres, atau kaji ulang kebijakan pemindahan ibu kota," katanya. (M-3)