Pilkada Lewat DPRD tak Otomatis Tekan Biaya Politik

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto tidak otomatis dapat menekan biaya politik secara keseluruhan. Peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Felia Primaresti berpendapat, masih ada biaya yang harus dikeluarkan meskipun pilkada digelar lewat DPRD.

"Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini," ungkap Felia lewat keterangan tertulis, Rabu (18/12).

Meskipun secara anggaran negara dapat ditekan, pilkada lewat DPRD dinilainya bakal melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Padahal, jabatan eksekutif daerah seperti gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota membutuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Baca juga : NasDem Ingin Mekanisme Pilkada Dipilih DPRD Dikaji Secara Seksama

"Pilkada langsung memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas," terang Felia.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Terlebih, mekanisme pilkada lewat DPRD berisiko memunculkan konflik kepentingan karena calonnya hanya akan fokus mencari dukungan ke anggota parlemen daerah.

"Pilkada langsung memberikan rakyat kuasa politik yang lebih bermakna, menciptakan demokrasi yang lebih kuat, dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi langsung dari masyarakat," pungkasnya. (Tri/I-2)