Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Dari berbagai program dan isu yang berkembanga pada Pemerintahan Prabowo Subianto, wacana Pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya justru mendapat respons negatif dari publik.
“Frekuensi percakapan 1.629 tapi hanya meraih sentimen positif 23,7%, sedangkan sentimen publik dominan negatif sebesar 76,3%. Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi,” kata Pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali di Jakarta, hari ini.
Atas dasar itu, Denny JA menyarankan agar Pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.
“Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer,” tegasnya.
Denny kembali mengingatkan bahwa pada tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, namun berakhir dibatalkan oleh Presiden SBY. Dijelaskan survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80% rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.
Denny juga wanti-wanti Pemerintahan Prabowo untuk tidak gegabah dalam mengubah sistem kepemiluan menjadi tertutup. Sebab menurutnya, akan ada potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu Pilkada oleh DPRD.
"Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya, padahal untuk aneka program besarnya apalagi di tahun pertama, Prabowo perlu dukungan publik,” katanya.
Menurut Denny, Prabowo potensial untuk dikenang sebagai pemimpin yang sejajar dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi.
Pada survei ini, LSI Denny JA menggunakan pendekatan analisis isi komputasional dengan mendeteksi topik dan sentimen publik berdasarkan kata kunci spesifik terkait setiap program.
Data tersebut diolah menggunakan aplikasi LSI INTERNET, alat analisis yang dirancang untuk menggali opini publik di ruang digital. Dalam penilaian sentimen, dipilih sentimen positif dan sentimen negatif saja, yang netral tidak disertakan,” tandasnya.
Informasi dikumpulkan dari platform digital, termasuk: media sosial (Twitter, TikTok, Facebook), media online (news, blogs, videos, web), forum diskusi, dan podcast. Riset juga dilengkapi dengan analisis kualitatif berdasarkan analisis pendapat ahli. (Dev/P-2)
Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.
Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan perhelatan pilkada di Papua harus memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari wilayah lainnya.
MK memerintahkan 24 daerah untuk menggelar PSU secara keseluruhan maupun sebagian.
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Maka dari itu, ia menilai dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat mengatasi persoalan biaya politik tinggi dan politik uang di daerah.
Pemilihan kepala daerah langsung tak selalu ideal. Temukan dampak negatifnya: politik uang, polarisasi, hingga efektivitas pemerintahan. Baca selengkapnya!
pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Fadli juga menilai seharusnya pemerintah dan stakeholder terkait berbicara jauh lebih substansial dan maju ketimbang hanya membahas soal pilkada langsung dan tidak langsung.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin memberikan tawaran terkait problematika yang melingkupi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved