Penghapusan Pilkada, Pakar HTN: Yang Salah Parpol, yang Dihukum Rakyat

Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah hanya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari, menilai ada tiga kealpaan fatal Prabowo soal usul Pilkada dipilih langsung DPRD. 

Yang pertama, Feri mempertanyakan ihwal Pilkada yang butuh dievaluasi, namun malah sudah disimpulkan harus ke DPRD.  “Pilih parlemen bahkan serentak dibela oleh menteri-menteri dan pendukungnya. Sekali ini pula perlu dievaluasi tapi kesimpulan sudah di dapat. Sumber refensinya Bahlil,” ungkap Feri kepada Media Indonesia, hari ini. 

Kemudian, negara-negara yang dicontohkan Prabowo tak sesuai dengan bentuk sistem pemerintahan. Feri menuturkan Malaysia itu memiliki sistem pemerintahan Parlementer.

Baca juga : Prabowo Wacanakan Hapus Pilkada, KPU: Pastikan Partisipasi Rakyat

“Eksekutifnya bercampur dengan parlemen jadi pasti otomatis dipilih parlemen berdasarkan mayoritas pilihan rakyat. Kalau contoh Malaysia maka Presiden tidak ada. Mau emang?,” paparnya. 

“Jadi negara Malaysia itu konsepnya beda. Bertentangan betul. Eh malah ada pakar tata negara kenaman mendukung. Payah memang,” tambahnya. 

Yang ketiga, Feri mengkritisi soal biaya tinggi Pilkada. Feri menyebut sejatinya siapa yang suka melakukan money politic di tengah kampanye pemilu. “Loh yang suka beli semua "perahu" siapa? Yang suka kasih rakyat money politik siapa? Terus rakyatnya yang di hukum hak pilih hilang." 

Baca juga : Gerindra: Kajian Kepala Daerah Dipilih DPRD Dilakukan Awal 2025

“Kalau mau menguasai seluruh pemda bilang. Strategislah. Jangan kalah lalu sistem diubah,” tegas Feri. 

Feri pun mempertanyakan kapan calon kepala daerah dan partai yang menggunakan uang untuk berpolitik mendapat hukuman yang setimpal. 

Feri mendesak agar segera hilangkan hak kepersertaan para pelaku bukan kedaulatan pemilih yang dihilangkan. Feri juga mempertanyakan siapa penasihat Prabowo terkait wacana yang dilontarkannya soal kepala daerah yang akan dipilih melalui DPRD. 

“Ah siapa sih yang nasihati Prabowo. Kalau bawa UUD baca dong original intentnya (maksud asli) jangan asal setuju karena mau mendekati kekuasaan,” tandas Feri. (Ykb/P-2)