Gerindra: Kajian Kepala Daerah Dipilih DPRD Dilakukan Awal 2025

PARTAI Gerindra mendukung wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Usulan itu rencananya akan dikaji pada awal 2025.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra  Ahmad Muzani, disela menghadiri kegiatan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12).

Ahmad Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR ini mengatakan, wacana tersebut sudah disuarakan Gerindra sejak 2014. 

Baca juga : Prabowo Dukung RK-Suswono, Gerindra: Posisi Sebagai Ketum

Pada 2014, katanya, sudah diputuskan soal ini, hanya saja kemudian kalah di MK (mahkamah konstitusi). "Dari awal sebenarnya. Kan ini sesuatu yang sudah pernah di tahun 2014. 2014 sudah pernah kita putuskan, kemudian kalah di MK kalau tidak salah waktu itu,"katanya.

"Kalau Gerindra tidak ada problem. Gerindra setuju kalau pilkada harus dipilih DPRD. Tidak ada masalah. Gerindra setuju,"imbuhnya.

Namun demikian, hal ini baru bisa dibahas pada 2025 karena pilkada 2024 baru saja selesai. 

Baca juga : PDIP belum Setuju Wacana Prabowo Rombak Sistem Pilkada

"Gubernur dilantik, walikota dilantik, bupati dilantik, setelah itu, kami akan minta dilakukan kajian-kajian dulu di DPR. Setelah itu dilakukan pembahasan-pembahasan. Ya mungkin 2025".

Dia menjelaskan, usulan ini hanya sebatas untuk pilkada dan tidak bisa dikembangkan untuk pemilihan presiden (Pilpres). 

"Pilpres itu Undang -undang dasar. Gak mungkin. Itu harus dipilih langsung,"katanya.

Baca juga : Sindir Gus Miftah, Gerindra Sebut Prabowo Subianto Hargai Pedagang

Lebih jauh dia menjelaskan, pilkada itu produk undang-undang, sehingga jika pilkada dipilih oleh DPRD, maka yang dirubah adalah undang-undangnya.

Apa yang diubah? Undang-undang tentang pilkada. Yakni tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota. Itu yang disampaikan oleh presiden kemarin sebagai sebuah gagasan. 

"Nah, pertanyaanya adalah apakah partai-partai setuju? Gerindra setuju.  Kapan itu akan dilakukan? Sebagai kajian awal, kita akan lakukan tahun 2025,"pungkasnya. (P-5)