PDIP belum Setuju Wacana Prabowo Rombak Sistem Pilkada

PDI Perjuangan menilai wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan kajian lebih dalam. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat berpendapat, sistem demokrasi juga memungkinkan terselenggaranya mekanisme perwakilan dalam konteks pemilihan.

Ia menilai, sistem pemilihan, khususnya pilkada di Tanah Air perlu dikaji ulang lebih lanjut. Kajian itu berpotensi memunculkan varian pemilihan kepala daerah yang melulu langsung dipilih masyarakat, tapi juga lewat mekanisme perwakilan. Itu, sambung Djarot, tergantung dengan indeks demokrasi sebuah daerah masing-masing.

"Contoh yang secara langsung, indeks demokrasi di DKI Jakarta itu memungkinkan demokrasi atau pilkada itu dilakukan secara langsung," kata Djarot yang ditemui usai menghadiri perayaan satu dekade Partai Perindo di Jakarta, Sabtu (14/12).

Baca juga : Djarot Yakin Pembangunan IKN Bakal Kendur di Era Prabowo

Menurutnya, pilkada perwakilan atau pemilihan kepala daerah lewat DPRD dapat diterapkan pada daerah yang berindeks demokrasi rendah. Djarot mengakui, ada beberapa wilayah yang dinilai belum siap menggelar demokrasi secara langsung lewat pilkada.

"Ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung, itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah," tandasnya.

Ditemui di tempat yang sama, politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan tawaran Prabowo itu sebenarnya merupakan wacana lama. Bahkan, Indonesia juga pernah menggunakan sistem pilkada lewat DPRD. Senada dengan Djarot, ia berpendapat variasi pilkada, baik langsung maupun lewat DPRD, dapat diterapkan.

"Wacana ini perlu didiskusikan bersama, dibahas bersama. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden saya kira itu sesuatu yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran dari pilkada langsung itu luar biasa," kata Riza. (Tri/P-3)