Menteri Yusril Jelaskan Alasan Setuju Pilkada tidak Langsung

PEMERINTAH menyatakan terbuka terhadap wacana penerapan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD. PEMERINTAH menyatakan terbuka terhadap wacana penerapan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan secara pribadi dirinya cenderung mendukung pilkada tidak langsung. Menurutnya, pilkada langsung selama ini menimbulkan beban biaya yang sangat besar sekaligus berpotensi memecah masyarakat.

“Kalau saya sendiri sebenarnya lebih cenderung kepada pemilihan tidak langsung oleh DPRD, karena pemilihan langsung itu biayanya sangat mahal dan juga cenderung membelah masyarakat,” kata Yusril di Universitas Indonesia, Rabu (14/1). 

Baca juga : Siap Berdiskusi Soal Pilkada Langsung atau Tidak Langsung, Yusril: Keduanya Konstitusional

Ia menilai, dalam banyak kasus pilkada langsung, kandidat yang menang umumnya adalah mereka yang memiliki tingkat popularitas tinggi dan dukungan finansial besar. Kondisi tersebut, lanjut Yusril, membuka ruang manipulasi politik yang sulit dikendalikan.

“Biasanya yang menang dalam pemilihan langsung itu adalah mereka yang populer dan mereka yang punya uang. Manipulasi politik yang terjadi selama ini luar biasa di daerah-daerah dan sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Yusril juga menyoroti persoalan pengawasan politik uang. Menurutnya, pemilihan tidak langsung lebih mudah diawasi karena jumlah pihak yang terlibat relatif terbatas.

Baca juga : DPR: Usul Pilkada Lewat DPRD Cermin Kegelisahan Publik dan Elite

“Pemilihan tidak langsung itu lebih mudah diawasi karena jumlah anggota DPRD sedikit. Kalau pun terjadi suap, yang diawasi hanya beberapa orang, berbeda dengan pemilihan langsung,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan tingginya biaya pilkada langsung kerap mendorong kepala daerah terpilih untuk mencari cara mengembalikan modal politik, yang pada akhirnya berujung pada praktik korupsi.

“Di satu pihak kita ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, tapi tanpa sadar kita membuka peluang terjadinya korupsi karena biaya pilkada itu besar sekali,” kata Yusril.

Meski memiliki pandangan pribadi, Yusril menegaskan pemerintah tetap akan menghormati keputusan politik yang diambil secara demokratis melalui mekanisme yang berlaku.

“Saya pasti akan duduk pada keputusan demokratis mana yang kita pilih,” pungkasnya. (Dev/I-1)