Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD. Menurutnya, itu merupakan cara untuk menata sistem demokrasi di Indonesia.
Usulan tersebut juga baru-baru ini disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Usulannya ialah mengubah pemilihan kepala daerah, dari yang dipilih langsung oleh masyarakat menjadi dipilih oleh DPRD ataupun ditunjuk oleh presiden.
"Bukan saya yang sama dengan Cak Imin, Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama, karena memang rasionalitas berpikirnya. Tapi Golkar sudah membicarakan itu sejak HUT Golkar bulan Desember kemarin," kata Bahlil di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/7).
Bahlil mengatakan, secara konstitusi, pemilihan walikota atau bupati oleh DPRD juga dapat dimaknai sebagai cara yang demokratis. Skema pemilihan tidak langsung itu juga dinilai bakal menekan gesekkan di masyarakat, berkaca dari beberapa pemilihan umum terakhir.
Namun usulan tersebut diakui merupakan satu dari sekian banyak skema lainnya yang akan ditawarkan oleh Golkar. "Golkar dalam posisi sekarang itu lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian, skema-skemanya, salah satu skemanya itu," jelas Bahlil. (P-4)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengaku mendukung wacana pemimpin daerah agar dipilih langsung oleh DPRD.
PDI Perjuangan menilai wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan kajian lebih dalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved