Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai persoalan yang terjadi di Pati tidak perlu sampai memakzulkan Sudewo dari kursi Bupati Pati. Ia mengatakan XPRD Pati tidak perlu melakukan upaya pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Ia menilai PRD bisa melakukan proses check and balances antara eksekutif dan legislatif.
"Menurut pandangan saya kasus Pati ini tidak harus berakhir sampai dengan DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat pemakzulan terhadap Bupati," kata Rifqy, saat dihubungi Kamis (14/8).
Rifqinizamy mengatakan, DPRD Pati dapat melakukan pengawasan menyeluruh untuk memperbaiki sejumlah kebijakan Sudewo yang kurang tepat, termasuk rencana kebijakan Bupati Pati Sudewo yang sempat mau menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 250 persen.
"Bisa dilakukan proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana dengan memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik," ujarnya.
Rifqinizamy menilai Sudewo masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki kebijakannya dalam memimpin Pati.
"Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik," kata Rifqinizamy.
Sebelumnya, warga Pati melakukan demonstrasi untuk menuntut dibatalkannya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebaikan pajak dan dikembalikan seperti periode 2024.
Namun, hal tersebut tak cukup membuat warga puas. Ratusan ribu massa aksi berkumpul di Alun-Alun Pati. Mereka menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatanya, karena dinilai tidak layak menjadi kepala daerah. Sudewo dianggap arogan karena pernah menantang masyarakat untuk mengelar demo. Dia tidak akan gentar menghadapi pendemo, walaupun yang berunjuk rasa sebanyak 50 ribu orang.
Sudewo menemui demonstran yang mendesaknya mundur. Sudewo menyampaikan permohonan maaf dalam kesempatan itu.
Saat Sudewo keluar, polisi meminta massa tertib. Massa pun sempat tertib menunggu Sudewo muncul.
"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik," kata Sudewo
Tak lama bicara, massa kembali ricuh dengan melempari Sudewo dengan botol air mineral. Sudewo lantas kembali masuk ke mobil dan kembali ke dalam kantor Bupati Pati. (H-4)
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
KPK menggelar OTT di Pati dan menangkap sejumlah pejabat daerah. Identitas dan perkara masih didalami, status hukum diumumkan dalam 1x24 jam.
Imbauan ditulis tangan disebarkan aktivis Pati yang menjenguknya dan ditujukan kepada warga Pati dan pendukungnya.
Pansus Hak Angket DPRD Pati, Jawa Tengah memasuki babak baru dalam proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo setelah aksi demonstrasi Jumat (19/9) lalu menuntut penguatan pansus tersebut.
Pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta terkait kasus suap ini ada di beberapa titik. Selain Jatim, dugaan suap diduga berlangsung di Sulawesi.
BUPATI Pati Sudewo masih berstatus saksi dalam kasus dugaan suap kasus korupsi di DJKA Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022-2024. Namun, warga Pati tetap melanjutkan demo ke KPK
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menyampaikan bahwa Polresta Pati telah melaksanakan serangkaian persiapan dan langkah strategis untuk menjamin kelancaran serta keamanan.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai langkah DPRD Pati untuk membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah tepat
DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk hak angket dan pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Bupati Pati, Sudewo, menegaskan tidak akan mengundurkan diri meski gelombang demo Pati menuntut dirinya mundur.
DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk memproses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved