Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya. Tito mengimbau warga tidak kembali anarkis. Ia mengatakan, saat ini, warga diminta menunggu mekanisme DPRD Kabupaten Pati yang tengah membuat panitia khusus terkait hal itu.
"Saya dengar sudah membuat pansus. Kita ikuti saja itu. Jaga situasi kondusif. Ingat, aturannya sudah dicabut," kata Tito di Lapangan Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jl. Pelepah Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8).
Lebih lanjut, Tito mengatakan, sejak awal peraturan dari Bupati Pati soal kenaikan pajak hingga 250 persen tak sampai ke Kemendagri.
"Saya juga lagi meneliti karena memang peraturan dari Bupati mengenai tarif NJOP dan PBB itu tidak sampai ke Kemendagri," kata Tito.
Tito menuturkan, dalam aturan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) kebijakan angka NJOP dan PBB ditentukan oleh bupati dan ditinjau oleh gubernur.
"Menurut aturan dari UU HKPD atau hubungan keuangan pusat daerah dan ada turunan PP-nya, jadi perda-nya memang dibuat oleh DPRD tapi bersifat umum dan penentuan tarifnya oleh kabupaten dan kota dan penentuan angka NJOP dan PBB itu ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi dan yang mereview adalah gubernur. Makanya, nggak sampai ke saya ya, tapi gubernur," jelasnya.
Oleh karena itu, dirinya akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah di Indoensia yang teridentifikasi terjadi kenaikan pajak.
"Ini harus betul-betul melihat salah satu klausul dari UU HKPD itu bahwa setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, misalnya pajak dan retribusi, itu harus ada proses sosialisasi," bebernya.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepala daerah yang mengeluarkan kebijakan untuk tidak memberatkan masyarakat.
"Jangan sampai memberatkan masyarakat, lakukan secara bertahap saja, dan itu perhitungan NJOP juga harus hati-hati," pungkasnya. (Far)
Pemerintah menyiapkan bantuan Rp15-60 juta untuk rumah rusak akibat bencana di Sumatra. Namun, pencairan masih menunggu Inpres dan proses validasi data
Mendagri Tito Karnavian meminta praja IPDN menerapkan ilmu pemerintahan untuk membantu pemulihan Aceh Tamiang pascabencana.
Mendagri Tito Karnavian mengirim 1.132 praja IPDN untuk mempercepat pemulihan pemerintahan dan layanan publik pascabencana di Aceh Tamiang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyalurkan 106 ribu pakaian baru dari perusahaan garmen untuk korban banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh, guna memenuhi kebutuhan sandang pengungsi.
Mendagri mengatakan telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian dan menyaksikan secara langsung kondisi warga yang memprihatinkan, terutama terkait kebutuhan sandang.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bantuan 30 ton beras untuk korban bencana di Medan bukan berasal dari pemerintah UEA, melainkan dari organisasi Bulan Sabit Uni Emirat Arab
Bupati Pati Sudewo membantah telah memberikan sesuatu kepada Ahmad Husein, salah satu penggagas aksi unjuk rasa yang menuntut dirinya mundur dari jabatan beberapa waktu lalu.
Aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Mendagri Tito mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi santung dengan masyarakat
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Kepolisian Daerah Jawa Tengah memastikan telah membebaskan 22 warga Pati yang sebelumnya ditangkap usai demo menuntut pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved