Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
MENTERI Dalam Negeri sekaligus Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Tito Karnavian, mengatakan bahwa institusi Polri merupakan lembaga kepolisian paling besar nomor dua di dunia dengan jumlah 464 ribu personel. Dengan angka tersebut, Polri harus menjalankan tugas untuk menjangkau 285 juta masyarakat Indonesia.
"Kepolisian nomor dua terbesar di dunia, dan harus menangani, mengamankan menjalankan tugas kepolisian di negara penduduk 4 terbesar di dunia," kata Tito dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Kompolnas Tahun 2025, Rabu (16/7).
Tito menilai tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul. Oleh karena itu, ia menyebut perlu adanya pengawasan yang ketat agar tak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Polri.
Ia menyebut, Itwasum Polri, Kompolnas, masyarakat, bahkan para pengguna media sosial dapat saling berkolaborasi untuk mengawasi institusi Polri.
"Permasalahan kepolisian yang ditangani oleh kepolisian itu sangat kompleks baik internal maupun eksternal, oleh karena itulah perlu unsur pengawasan yang kuat supaya tidak terjadi pelanggaran atau terjadi abuse of power," ujarnya.
Melalui pengawasan yang ketat, lanjutnya, Polri diharapkan bisa lebih responsif dalam menegakkan hukum dan menjaga situasi Kamtibmas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.
"Saya berharap dengan kolaborasi ini, mekanisme preventif ini akan bisa menekan angka pelanggaran dan layanan publik yang lebih baik pada masyarakat dalam bidang penegakan hukum, kemudian pemulihan Kamtibmas," tuturnya. (Fik/P-2)
Sekitar 350 pemerintah kabupaten memiliki PAD yang amat rendah dan bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog terbukti mampu menjaga kestabilan harga beras di tingkat konsumen,
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Mendagri Tito mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi santung dengan masyarakat
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Anam mengatakan, dalam kegiatan evaluasi, penyidik Polda Metro Jaya menjelaskan rangkaian penyelidikan dari awal hingga hari ini.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menyebut ada tiga lokasi penting yang menjadi kunci untuk mengungkap misteri di balik kematian diplomat Kemenlu
Ketiga lokasi itu telah ditelusuri penyidik Polda Metro Jaya. Maka itu, ia mendorong polisi segera merilis kasus kematian Diplomat Arya Daru ke publik.
Kompolnas pun ikut turun tangan untuk menyelidiki kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayuan, berikut temuan Kompolnas
Kompolnas belum bisa memerinci lebih jauh isi kresek tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved