Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo. Pasalnya, Sudewo tengah jadi sasaran masyarakat karena kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, meskipun sudah dibatalkan.
"Ya (soal sanksi) itu belum dibicarakan," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8).
Dasco mengatakan Gerindra akan membicarakan secara internal. Pembicaraan membahas evaluasi terhadap dinamika yang terjadi di Pati yang menyasar Sudewo.
"Nanti kita akan lakukan evaluasi-evaluasi secara menyeluruh," ucap Dasco.
Kericuhan yang terjadi saat demontrasi di Kabupaten Pati mengakibatkan 64 orang luka-luka, termasuk aparat maupun warga sipil. Sebanyak tujuh orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati, yakni dua anggota kepolisian dan lima warga sipil.
Dua korban polisi, salah satunya Kapolsek Pati Iptu Heru Purnomo yang mengalami luka di kepala akibat lemparan batu. Seorang polisi lainnya berma Galih Dega Pramudya yang masih berada di IGD karena luka di bagian kaki.
Sisanya, korban akibat kericuhan tersebut sebagian besar karena terkena gas air mata yang ditembakkan petugas saat massa terus bergerak meringsek sembari melemparkan benda-benda seperti botol, batu dan kayu. Sedangkan, korban lain ada yang terluka baik bagian kepala, badan maupun kaki.
Sebanyak 22 orang diduga provokator sempat diamankan untuk menjalani pemeriksaan di Polresta Pati. Namun, puluhan orang itu telah dibebaskan dan dikembalikan ke keluarga. Polisi tidak menetapkan tersangka terhadap mereka. (P-4)
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
KPK periksa 14 saksi kasus pemerasan yang menjerat Sudewo. Penyidik dalami penyerahan uang melalui koordinator kepala desa.
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Pati, Sudewo (SDW), melakukan pengondisian sejumlah proyek di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan melibatkan timsesnya.
KPK memanggil 12 saksi dalam kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Bupati Pati Sudewo membantah telah memberikan sesuatu kepada Ahmad Husein, salah satu penggagas aksi unjuk rasa yang menuntut dirinya mundur dari jabatan beberapa waktu lalu.
Aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Mendagri Tito mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi santung dengan masyarakat
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
Kepolisian Daerah Jawa Tengah memastikan telah membebaskan 22 warga Pati yang sebelumnya ditangkap usai demo menuntut pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved